Jakarta – Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, mengungkapkan bahwa nasib Kantor Staf Presiden (KSP) setelah masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir akan bergantung pada keputusan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Moeldoko menjelaskan bahwa ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi terkait keberlanjutan KSP di bawah pemerintahan Prabowo.
Opsi pertama adalah mempertahankan KSP dengan nama yang sama seperti saat ini. Opsi kedua adalah membentuk lembaga serupa namun dengan nama yang berbeda. Sedangkan opsi ketiga adalah menghapuskan lembaga ini sepenuhnya. Moeldoko menekankan bahwa keputusan ini akan sangat bergantung pada prioritas dan urgensi yang ditetapkan oleh presiden yang baru.
Moeldoko juga mengingatkan bahwa lembaga serupa KSP telah ada sejak era Presiden ke-2 RI, Soeharto, dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meskipun dengan nama yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga semacam ini bukanlah hal baru dalam pemerintahan Indonesia.
Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, KSP memiliki peran yang luas, termasuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program prioritas presiden, mengatasi hambatan birokrasi, serta menjalankan komunikasi politik dan publik. Moeldoko menegaskan bahwa jika KSP tetap dilanjutkan di era Prabowo, kemungkinan besar tugas dan fungsinya akan mengalami pembatasan.
Kantor Staf Presiden dibentuk oleh Presiden Jokowi pada tahun 2015 melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015. Sebelum menjadi KSP, lembaga ini dikenal dengan nama Unit Staf Kepresidenan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2014. Moeldoko sendiri telah menjabat sebagai Kepala KSP sejak 18 Januari 2018.
