Jakarta, – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menekankan urgensi peran pemerintah dalam menjamin bahwa santri dan siswa di lembaga pendidikan keagamaan memperoleh manfaat dari inisiatif Makan Bergizi Gratis. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap pelaksanaan program yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada hari Senin ini.
Hidayat menegaskan bahwa sejak awal peluncuran, siswa di madrasah dan santri di pondok pesantren harus sudah terintegrasi dalam program ini. “Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi program yang inklusif, tidak hanya untuk siswa di sekolah umum tetapi juga di sekolah keagamaan,” ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Senin.
Menurut Hidayat, kepastian bahwa santri dan siswa sekolah keagamaan dapat menikmati program ini sangat diperlukan. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi mengenai pelaksanaan program sebelum diluncurkan pada hari Senin ini. “Sebagai contoh, dalam kunjungan kerja reses DPR RI ke salah satu pesantren besar di Jakarta Selatan, kepala pesantren menyatakan belum mendapatkan akses ke program ini. Jika ini terjadi di Jakarta, kemungkinan besar banyak pesantren di luar Jakarta dan di luar Jawa akan menghadapi masalah serupa,” jelasnya.
Meskipun demikian, Hidayat menyadari bahwa program Makan Bergizi Gratis masih dalam tahap implementasi bertahap hingga tahun 2029, dan pada tahun 2025 diharapkan dapat menjangkau 19 juta jiwa. Ia juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan program ini berjalan dengan baik dan bebas dari penipuan.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa program ini dilaksanakan dengan amanah dan transparan. Keterlibatan pengurus sekolah, pedagang kantin, UMKM, hingga warga sekitar satuan pendidikan sangat penting agar efek pengganda ekonominya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Program strategis ini harus dilaksanakan dengan amanah dan memberikan hasil maksimal untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” tegas Hidayat.
Komisi VII DPR juga berharap semua pihak dapat berpartisipasi dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis. Menteri-menteri dijadwalkan untuk meninjau pelaksanaan program ini pada 6 Januari mendatang, sebagai bagian dari upaya memastikan program berjalan sesuai rencana.
