Jakarta – Pemerintah berencana mengubah skema pemberian subsidi untuk KRL Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun depan. Saat ini, skema subsidi yang berlaku adalah berbasis pengurangan tarif. Rencana perubahan ini tercantum dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang telah diserahkan pemerintah kepada DPR untuk dibahas bersama.
Dalam dokumen tersebut, ditetapkan anggaran belanja subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp4,79 triliun. Anggaran ini bertujuan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek. Salah satu perbaikan yang akan dilakukan adalah mengubah sistem pemberian subsidi mulai tahun depan.
Selain perubahan skema subsidi, pemerintah juga merencanakan beberapa perbaikan lain untuk moda transportasi kereta api. Beberapa perbaikan tersebut antara lain:
- Penilaian Kepuasan Pelanggan: Pelaksanaan penilaian kepuasan pelanggan dengan mekanisme survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada KA penugasan PSO.
- Pengurangan Subsidi Non-Tiket: Mekanisme pengurangan pemberian subsidi pada KA penugasan PSO melalui skema perhitungan pendapatan non tiket (non core).
- Verifikasi Berbasis Biaya: Melakukan pelaksanaan verifikasi berbasis biaya pada penyelenggaraan KA PSO.
Secara umum, untuk tahun depan pemerintah menetapkan belanja subsidi non energi sebesar Rp131,3 triliun. Dana ini akan diberikan untuk membantu masyarakat melalui subsidi untuk transportasi publik, pupuk, Kredit Usaha Rakyat (KUR) UMKM, subsidi selisih bunga untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), hingga insentif pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk mendukung sektor usaha.
