Jakarta – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan pada Selasa (24/12) bahwa tim negosiasi Israel akan kembali dari Qatar setelah seminggu melakukan pembicaraan penting. Langkah ini diambil untuk mengadakan konsultasi internal terkait kemungkinan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas.
Pengamat menilai pengumuman Netanyahu sebagai bagian dari pola penundaan dalam proses negosiasi. Sejak gencatan senjata tunggal yang terjadi pada akhir November 2023, Netanyahu sudah mengisyaratkan adanya kemajuan dalam pembicaraan pertukaran tahanan dan potensi dalam gencatan senjata. Namun, ia kemudian tetap bersikeras melanjutkan operasi militer di Jalur Gaza.
Israel diyakini menahan lebih dari 10.300 warga Palestina, sementara sekitar 100 tahanan Israel berada di Gaza. Hamas mengklaim bahwa puluhan tawanan tewas akibat serangan udara Israel yang membabi buta.
Surat kabar Yedioth Ahronoth melaporkan pada hari Selasa bahwa “perbedaan tujuan antara Israel dan Hamas tidak signifikan dan memungkinkan untuk mencapai kesepahaman.” Kedua belah pihak dikatakan telah membuat kemajuan di area utama di Gaza selatan dan tengah, meskipun tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan. Hamas telah berulang kali menyatakan kesiapan untuk kesepakatan, bahkan menyetujui proposal yang didukung AS dari Presiden Joe Biden pada bulan Mei.
Namun, Netanyahu menarik diri dari kesepakatan dengan memperkenalkan persyaratan seperti melanjutkan operasi militer dan menolak untuk menarik pasukan dari Gaza. Sementara itu, Hamas bersikeras pada penghentian total permusuhan dan penarikan penuh pasukan Israel.
Di dalam negeri Israel, kritik terhadap Netanyahu semakin meningkat. Keluarga tawanan dan partai oposisi menuduhnya mengulur-ulur kesepakatan dengan tujuan mempertahankan jabatan dan pemerintahannya. Menteri garis keras Israel, termasuk Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Gvir, memberikan ancaman akan menarik diri dari koalisi pemerintah jika Netanyahu setuju untuk menghentikan serangan ke Gaza.
Israel terus melancarkan perang yang telah menewaskan lebih dari 45.300 orang di Gaza, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, sejak serangan oleh kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada 7 Oktober 2023.
Bulan lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Atas tindakannya di Gaza, Israel juga terlibat dalam kasus genosida di Pengadilan Internasional.
