Jakarta – Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menawarkan pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada berbagai organisasi, termasuk Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Tawaran ini telah diterima oleh kedua organisasi besar tersebut.
Namun, bagaimana dengan respons dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)? Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari kedua organisasi tersebut mengenai tawaran ini.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa setiap pihak yang memiliki kontribusi terhadap Indonesia harus diberikan kesempatan untuk mengelola sumber daya alam (SDA).
Menurut Bahlil, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, baik bagi organisasi yang terlibat maupun perekonomian nasional secara keseluruhan.
Keterlibatan berbagai organisasi dalam pengelolaan SDA dinilai penting untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilakukan secara adil dan merata. “Kita ingin memastikan bahwa pengelolaan SDA tidak hanya dikuasai oleh segelintir pihak, tetapi juga melibatkan berbagai organisasi yang memiliki kontribusi nyata bagi bangsa ini,” jelas Bahlil.
Bahlil juga menekankan bahwa ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh organisasi yang ingin mendapatkan hak kelola WIUPK.
Dengan diterimanya tawaran ini oleh NU dan Muhammadiyah, diharapkan akan ada lebih banyak organisasi yang tertarik untuk terlibat dalam pengelolaan WIUPK. “Kita berharap bahwa kebijakan ini akan membuka jalan bagi lebih banyak organisasi untuk berpartisipasi dalam pengelolaan SDA, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Bahlil
