Seoul – Situasi politik di Korea Selatan semakin memanas setelah partai oposisi yang menguasai mayoritas parlemen mendesak agar pasukan pengamanan Presiden Yoon Suk Yeol, atau Presidential Security Service (PSS), bekerja sama dalam proses penangkapan. Mereka menegaskan bahwa setiap upaya menghalangi penangkapan dapat berujung pada tindakan hukum.
Di sisi lain, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat, Yoon, menyerukan kepada para penyidik untuk menahan diri. Menurutnya, langkah penangkapan tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak masuk akal dan berlebihan.
Menurut laporan AFP, penyelidik Korea Selatan telah memasuki kediaman Presiden Yoon Suk Yeol dengan membawa surat perintah penangkapan. Surat ini terkait dengan pengumuman darurat militer yang dikeluarkan beberapa waktu lalu. Untuk dapat memasuki rumah Yoon, para penyelidik dan jaksa harus melewati barikade keamanan yang sangat ketat.
Penyelidik dari Kantor Investigasi Kejahatan (CIO), termasuk jaksa senior Lee Dae-hwan, diizinkan melewati barikade keamanan yang ketat untuk melaksanakan penangkapan. Namun, mereka menghadapi tantangan dari pihak militer yang menghalangi langkah mereka.
Hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah Tim Keamanan Kepresidenan, yang masih bertugas melindungi Yoon sebagai kepala negara, akan mematuhi perintah dari para penyidik atau tidak.
