Seoul – Partai oposisi terkemuka di Korea Selatan kembali mengumumkan niat mereka untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol. Sebelumnya, upaya serupa telah kandas akibat penolakan dari partai penguasa yang menolak untuk melakukan pemungutan suara.
Menurut laporan dari AFP, pada Minggu (8/12/2024), pihak kepolisian telah menangkap mantan Menteri Pertahanan yang bertanggung jawab atas operasi darurat militer. Selain itu, Menteri Dalam Negeri juga telah mengundurkan diri. Kedua pejabat tersebut, bersama dengan Presiden Yoon, sedang dalam penyelidikan atas tuduhan pemberontakan.
Presiden Yoon berhasil menghindari pemakzulan setelah partai-partai oposisi mengusulkan mosi yang memerlukan dukungan 200 suara dari 300 anggota parlemen. Namun, boikot hampir total dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang merupakan partai pendukung Yoon, menyebabkan mosi tersebut gagal.
Lee Jae-myung, pemimpin Partai Demokrat (DP) yang merupakan oposisi utama, menyatakan bahwa mereka akan mencoba lagi untuk memakzulkan Presiden Yoon pada 14 Desember mendatang. Langkah ini menunjukkan tekad oposisi untuk terus menekan pemerintahan Yoon.
Sebagai imbalan atas pemblokiran pemakzulan, Partai Kekuatan Rakyat mengklaim bahwa mereka telah mendapatkan janji dari Yoon untuk mengundurkan diri. Namun, hal ini dibantah oleh Lee dan juru bicara Majelis Nasional, Woo Won-shik, yang menegaskan bahwa darurat militer yang sempat diterapkan adalah tindakan ilegal dan melanggar konstitusi.
Presiden Yoon telah muncul di hadapan publik dan meminta maaf atas ‘kecemasan dan ketidaknyamanan’ yang ditimbulkan oleh deklarasi darurat militer pada Selasa (3/12) malam. Meski demikian, Yoon menolak untuk mengundurkan diri dan menyatakan bahwa nasibnya akan ditentukan oleh partainya.
