Bratislava – Oposisi Slovakia menyerukan kepada Brussels untuk terus menuntut pertanggungjawaban pemerintah Bratislava. Seruan ini disertai dengan aksi ribuan pengunjuk rasa yang memadati jalan-jalan di Bratislava.
Para demonstran mengecam serangkaian keputusan pemerintah yang kontroversial, yang dianggap sebagai bukti merosotnya supremasi hukum di negara tersebut. Kebebasan demokrasi di Slovakia juga dinilai mengalami penurunan yang signifikan.
Menurut laporan dari Euro News, dalam beberapa hari terakhir, tiga peristiwa utama telah memicu kemarahan publik terhadap pemerintah koalisi yang dipimpin oleh Robert Fico. Partai nasionalis kiri Smer, yang dipimpin oleh Fico, bergantung pada dukungan dari sekutu-sekutunya, termasuk Partai Nasionalis Slovakia (SNS) yang ultranasionalis.
Peristiwa pertama yang memicu protes adalah pemecatan direktur Teater Nasional Slovakia dan Galeri Nasional oleh Menteri Budaya ekstrem kanan, Martina Simkovicova, yang berasal dari SNS. Simkovicova membenarkan pemecatan tersebut dengan alasan adanya aktivisme politik dan prioritas yang diberikan kepada pelaku asing dibandingkan warga Slovakia di lembaga budaya tersebut.
Peristiwa kedua adalah keputusan Menteri Kehakiman Boris Susko untuk membebaskan mantan jaksa khusus, Dušan Kováčik, dari penjara. Pada tahun 2022, Kováčik dijatuhi hukuman 14 tahun penjara, yang kemudian dikurangi menjadi delapan tahun. Ia didakwa menerima suap sebesar 50 ribu euro (sekitar Rp800 juta). Pembebasan ini dianggap oleh lawan politik Pemerintahan Fico sebagai tindakan yang tidak biasa dan mencurigakan.
Peristiwa ketiga terjadi pada bulan Agustus, ketika Fico mengumumkan rencana untuk membubarkan Badan Kejahatan Nasional (NAKA). NAKA adalah lembaga spesialis yang menangani kejahatan serius dan kasus korupsi. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk melemahkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Slovakia.
Aksi protes yang berlangsung pada Senin (12/8/2024) diikuti oleh sekitar 10 ribu orang. Para demonstran mengecam langkah-langkah pemerintah tersebut karena dianggap sebagai serangan terhadap demokrasi Slovakia. Mereka menuntut agar pemerintah bertanggung jawab dan menghentikan tindakan yang merusak supremasi hukum dan kebebasan demokrasi di negara tersebut.
