Jakarta – Dalam langkah yang memicu perdebatan, Otoritas Palestina (PA) telah memutuskan untuk melarang Al Jazeera menyiarkan laporan di seluruh wilayahnya. Keputusan ini mengikuti jejak Israel yang sebelumnya telah melakukan tindakan serupa. Media pemerintah Palestina, Wafa, melaporkan bahwa Al Jazeera dianggap menyebarkan laporan yang lebih banyak menghasut, sehingga memicu keputusan ini.
Larangan terhadap Al Jazeera merupakan hasil dari pembahasan Komite khusus menteri yang terdiri dari kementerian kebudayaan, kementerian dalam negeri, dan kementerian komunikasi. Komite ini bertugas untuk menilai dampak dari laporan-laporan yang disiarkan oleh Al Jazeera dan memutuskan tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga stabilitas di wilayah Palestina.
Salah satu staf Al Jazeera mengonfirmasi bahwa kantor jaringan tersebut di Ramallah telah menerima perintah penangguhan pada hari Rabu. Al Jazeera kemudian merilis gambar-gambar yang menunjukkan petugas keamanan Palestina memasuki kantor mereka di Ramallah dan menyerahkan perintah penangguhan tersebut. Langkah ini menandai eskalasi ketegangan antara Al Jazeera dan Otoritas Palestina.
Al Jazeera mengecam tindakan Otoritas Palestina dan menyebut praktik ini sejalan dengan pendudukan Israel yang lebih dulu melarang siaran media ini. Sebelum PA menutup Al Jazeera, Israel telah melakukannya pada bulan September lalu. Pemerintahan Benjamin Netanyahu menuduh Al Jazeera menggunakan media untuk menghasut teror, sebuah tuduhan yang dibantah oleh pihak Al Jazeera.
Di luar pelarangan Al Jazeera, pasukan keamanan PA menjadi sorotan setelah melakukan operasi di Jenin dan terlibat bentrokan dengan milisi selama berminggu-minggu. Pasukan PA berhasil membunuh pentolan Brigade Jenin, warga sipil, dan anak-anak. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa operasi ini dilakukan di bawah pantauan dan dukungan Israel.
Langkah-langkah yang diambil oleh pasukan keamanan PA dianggap sebagai upaya untuk membuktikan kepada Israel bahwa mereka mampu dan siap jika ditunjuk untuk mengendalikan Gaza. Saat ini, wilayah tersebut dikuasai oleh Hamas, dan PA berusaha menunjukkan kapasitasnya dalam mengelola keamanan dan stabilitas di wilayah yang penuh konflik ini.
