Jakarta – Dalam lanskap politik yang dinamis, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui Ketua Dewan Pimpinan Pusatnya, Aria Bima, menegaskan kesiapan partainya untuk melontarkan kritik konstruktif terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Aria menekankan bahwa kritik tersebut akan muncul jika kebijakan pemerintah menyimpang dari konstitusi dan merusak nilai-nilai demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah.
Namun, Aria menegaskan bahwa PDIP tidak akan mengambil peran sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo. Menurutnya, konsep oposisi tidak dikenal dalam sistem politik Indonesia. Ini menunjukkan bahwa PDIP lebih memilih untuk berperan sebagai pengawas yang kritis namun konstruktif, daripada sekadar menjadi oposisi yang berseberangan.
Sebagai partai dengan jumlah kursi terbanyak di DPR, PDIP berkomitmen untuk menjalankan fungsi strategisnya dalam mengawasi kebijakan pemerintah melalui parlemen. Aria, yang juga merupakan anggota Komisi II DPR, menyatakan bahwa pengawasan ini akan dilakukan dengan cermat dan bertanggung jawab. PDIP bertekad untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah sejalan dengan kepentingan rakyat dan konstitusi.
Aria juga menyoroti bahwa ketiadaan kader PDIP dalam kabinet Prabowo memberikan keuntungan tersendiri dalam hal objektivitas pengawasan. “Dengan tidak adanya kader PDIP di kabinet, pengawasan terhadap pemerintahan dapat dilakukan dengan lebih objektif,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa PDIP berkomitmen untuk menjalankan pengawasan yang tidak hanya berdasarkan perbedaan politik, tetapi juga berdasarkan kepentingan rakyat.
Salah satu perhatian utama PDIP terhadap pemerintahan Prabowo adalah integritas para menteri. Aria memastikan bahwa para politikus PDIP yang bertugas di DPR akan memberikan pengawasan secara detail terhadap setiap kementerian yang ada.
