Jakarta – Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Pemerintah yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah ditutup selama hampir dua dekade. Menurut Deddy, kebijakan ini bertentangan dengan komitmen Pemerintah RI yang kerap menggaungkan pentingnya menjaga lingkungan demi mengatasi perubahan iklim.
Deddy menegaskan bahwa ekspor pasir laut diketahui merusak lingkungan. Praktik ini sebelumnya dihentikan oleh Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri, pada awal 2000-an karena dampak negatifnya terhadap ekosistem laut.
Lebih lanjut, Deddy menilai bahwa pemerintah seharusnya melakukan kajian yang mendalam sebelum memutuskan untuk membuka kembali keran ekspor pasir laut. Ia menekankan bahwa kajian tersebut harus melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta lembaga penelitian kredibel lainnya.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya membantah bahwa perizinan ekspor tersebut diberikan untuk pasir laut. Ia menjelaskan bahwa perizinan ekspor itu diberikan untuk hasil sedimentasi di laut, bukan untuk pasir laut secara langsung.
Kebijakan ekspor pasir laut ini memang menuai kontroversi. Di satu sisi, ada kekhawatiran akan dampak lingkungan yang ditimbulkan, sementara di sisi lain, ada argumen bahwa hasil sedimentasi laut dapat dimanfaatkan tanpa merusak ekosistem. Namun, tanpa kajian mendalam dan keterlibatan lembaga penelitian yang kredibel, kebijakan ini tetap menjadi sorotan dan kritik dari berbagai pihak.
