Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanti, melontarkan tuduhan serius terhadap aparat kepolisian yang diduga menyalahgunakan wewenang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024. Hasto menegaskan bahwa informasi ini diperoleh dari laporan lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hasto mengungkapkan beberapa daerah yang diduga mengalami penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi dalam pilkada, seperti Sulawesi Utara, Boyolali di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Menurutnya, keberpihakan aparat kepolisian dalam kontestasi pilkada ini tidak bisa lagi dianggap sebagai tindakan oknum semata, mengingat skala dan sistematisnya fenomena tersebut.
Hasto menekankan pentingnya menjaga martabat aparat kepolisian agar tidak direndahkan oleh kelompok tertentu dalam pilkada. Ia mengingatkan agar aparat tetap netral dan menjaga kondusifitas selama pilkada serentak 2024 berlangsung. Hasto juga berharap masyarakat Indonesia turut serta memantau jalannya pilkada sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga demokrasi.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sebelumnya telah menginstruksikan bawahannya di daerah untuk menjaga netralitas dalam pilkada serentak 2024. Sigit mengakui bahwa netralitas korps bhayangkara akan menjadi sorotan selama pelaksanaan pilkada kali ini.
Selain menekankan pentingnya netralitas, Sigit juga meminta aparat kepolisian untuk bersinergi dengan elemen masyarakat lainnya guna memastikan kelancaran pilkada. Untuk menjamin netralitas aparat, Polri telah melibatkan unsur-unsur pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Umum dan Divisi Profesi dan Pengamanan, sementara pengawasan eksternal melibatkan pihak-pihak di luar Polri.
