Jakarta – Pengamat sekaligus peneliti dari Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Herlambang Wiratraman, mengkritik keras pilihan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jika mereka memutuskan untuk bergabung dengan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Herlambang, langkah tersebut bertentangan dengan harapan masyarakat yang menginginkan adanya keseimbangan kekuasaan.
Herlambang menyoroti bahwa kebohongan yang dimaksud adalah pernyataan PDIP yang sebelumnya menyatakan siap menjadi oposisi. Pernyataan ini pernah diutarakan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, pada awal Pemilu 2024. Namun, jika PDIP benar-benar bergabung dengan kabinet Prabowo-Gibran, hal ini akan menunjukkan ketidakkonsistenan partai tersebut.
Menurut Herlambang, absennya oposisi yang berfungsi sebagai penyeimbang akan memberikan dampak negatif pada dinamika politik. Tanpa oposisi yang kuat, masyarakat sipil akan memiliki peran yang lebih besar dalam mengawasi pemerintahan dibandingkan partai politik. Hal ini bisa mengurangi efektivitas kontrol dan keseimbangan dalam sistem demokrasi.
Meskipun hingga saat ini PDIP belum memutuskan apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan mendatang, terdapat indikasi kedekatan antara PDIP dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kedekatan ini menimbulkan spekulasi bahwa partai berlambang banteng tersebut akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Keputusan PDIP untuk bergabung dengan kabinet Prabowo-Gibran akan memiliki implikasi besar terhadap peta politik Indonesia. Masyarakat yang menginginkan adanya keseimbangan kekuasaan mungkin merasa kecewa jika PDIP tidak memenuhi janjinya untuk menjadi oposisi. Hal ini juga bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap partai politik dan sistem demokrasi secara keseluruhan.
