Jakarta, – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa pemerintah telah sukses mendirikan 40 ribu unit hunian sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dimulai. Laporan ini disampaikan langsung oleh Maruarar kepada Presiden Prabowo, menandai pencapaian penting dalam usaha menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Januari 2025, Maruarar menegaskan bahwa jumlah hunian yang dibangun akan terus meningkat. “Dan itu juga akan terus bertambah,” ujarnya, menekankan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan jumlah hunian yang tersedia bagi masyarakat.
Salah satu strategi yang diungkapkan oleh Maruarar adalah pemanfaatan lahan-lahan sitaan negara untuk mencapai target ambisius pembangunan tiga juta hunian. Lahan-lahan ini termasuk hasil sitaan dari kasus korupsi, aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), serta Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang. “Dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah,” jelasnya.
Ara, sapaan akrab Maruarar, menyatakan bahwa pihaknya tengah menyusun skema agar tanah-tanah tersebut memiliki legalitas yang jelas. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada masalah hukum yang muncul di kemudian hari. “Kami sedang menyusun skema agar tanah-tanah tersebut memiliki legalitas yang jelas,” tambahnya.
Pembangunan hunian ini secara khusus ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Maruarar menekankan bahwa skema pembiayaan dan kepemilikan hunian sedang disusun untuk memastikan aksesibilitas bagi mereka yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. “Yaitu yang berpenghasilan Rp8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu,” ujarnya.
