JAKARTA, — Memasuki tahun 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada tantangan besar dalam pengelolaan anggaran negara. Meskipun berbagai program populis telah diluncurkan, penerimaan pajak hingga akhir 2024 masih belum mencapai target yang diharapkan. Kementerian Keuangan mencatat bahwa penerimaan pajak hanya mencapai 97,2 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, yaitu Rp 1.988,9 triliun.
Awal tahun 2025 ditandai dengan peluncuran beberapa program baru oleh pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis untuk anak sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis untuk 60 juta warga, dan paket stimulus ekonomi. Namun, pelaksanaan program-program ini terjadi di tengah ketidakpastian global yang mempengaruhi penerimaan pajak.
Dalam APBN 2025, pemerintah telah menetapkan target penerimaan pajak yang lebih tinggi, yaitu Rp 2.189,3 triliun. Salah satu sumber utama yang diandalkan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang ditargetkan mencapai Rp 917,78 triliun. Namun, keputusan pemerintah untuk membatalkan kenaikan tarif PPN secara umum dan hanya menerapkannya pada barang mewah, menurunkan potensi tambahan pemasukan dari PPN dari Rp 75 triliun menjadi maksimal Rp 3,5 triliun.
Di sisi lain, belanja negara tahun ini diproyeksikan meningkat hingga 8,09 persen atau mencapai Rp 3.621 triliun. Kenaikan ini cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, menambah tekanan pada pemerintah untuk mencari solusi dalam menyeimbangkan anggaran.
Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan belanja dan melanjutkan langkah efisiensi yang telah dilakukan pada akhir 2024. Ekonom dari Bright Institute, Awalil Rizky, menyarankan agar pemerintah melanjutkan pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan rapat dinas, yang sebelumnya telah berhasil menghemat Rp 3,6 triliun.
Awalil juga menekankan pentingnya penajaman ulang terhadap rencana belanja di APBN 2025. Ia menyarankan agar pemerintah mengajukan APBN Perubahan untuk mencerminkan arah kebijakan pemerintahan Prabowo yang lebih tepat. Menurutnya, perbaikan kualitas belanja sebaiknya dilakukan tanpa membebani dunia usaha dan masyarakat sebagai wajib pajak.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menambahkan bahwa efisiensi belanja yang terlalu ketat dapat mengurangi dukungan terhadap program strategis pemerintah. Oleh karena itu, penajaman belanja sebaiknya difokuskan pada program prioritas seperti penurunan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, dan ketahanan pangan.
