Seoul – Kepala Pasukan Khusus Korea Selatan, Kwak Jong Geun, mengungkapkan bahwa dirinya sempat menerima instruksi untuk “mengeluarkan paksa” para anggota parlemen dari gedung Majelis Nasional pada malam ketika darurat militer diumumkan, Selasa (3/12) waktu setempat. Pengakuan ini menambah bara dalam kancah politik Korea Selatan, yang sudah memanas akibat keputusan darurat militer yang diambil oleh Presiden Yoon Suk Yeol.
Pada malam yang sama, ratusan prajurit Korea Selatan mengepung gedung Majelis Nasional, yang merupakan nama resmi parlemen negara tersebut. Langkah ini diambil usai Presiden Yoon menetapkan status darurat militer dengan dalih untuk melindungi negara dari ancaman “kekuatan komunis Korea Utara” dan menghilangkan “elemen anti-negara”.
Dalam pernyataannya, Komandan Pasukan Khusus, Kwak Jong Geun, mengungkapkan bahwa perintah untuk “mengeluarkan paksa” anggota parlemen datang saat darurat militer diberlakukan secara singkat. Kwak diduga merujuk pada mantan Menteri Pertahanan, Kim Yong Hyun, sebagai pemberi perintah tersebut. Kim, yang telah mengundurkan diri dari jabatannya, meminta maaf kepada publik atas insiden ini dan mengakui bahwa pasukan militer bertindak atas perintahnya, serta menyatakan dirinya bertanggung jawab penuh.
Kim bersama Menteri Dalam Negeri, Lee Sang Min, sedang diselidiki atas keterlibatan mereka dalam penetapan darurat militer, yang dinilai melanggar konstitusi dan hukum Korea Selatan. Bahkan Kim juga telah dicegah untuk pergi ke luar negeri oleh otoritas penegak hukum. Selain itu, Presiden Yoon sendiri juga sedang diselidiki oleh kepolisian atas tuduhan pemberontakan, sebuah dakwaan serius yang melampaui kekebalan presiden dan memiliki ancaman hukuman mati.
Selain menghadapi penyelidikan pidana, Yoon juga menghadapi upaya pemakzulan di parlemen. Partai-partai oposisi juga sudah mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon dengan tuduhan bahwa sebagai Presiden ia telah “sangat melanggar konstitusi dan hukum”. Situasi ini menambah tekanan politik yang dihadapi oleh Yoon dan pemerintahannya.
Menurut laporan CNN yang mengutip Sekretaris Jenderal Majelis Nasional, Kim Min Ki, hampir 300 tentara bersenjata mendatangi dan memasuki halaman gedung Majelis Nasional pada malam darurat militer diumumkan. Kim Min Ki menyebut bahwa Kementerian Pertahanan dua kali mengerahkan pasukan sebelum darurat militer akhirnya dicabut pada Rabu (4/12) dini hari.
Tentara-tentara tersebut, menurut Kim Min Ki, awalnya berusaha masuk melalui pintu utama dan pintu tamu di bagian belakang gedung, namun gagal. Mereka kemudian memecahkan kaca jendela dengan palu dan gagang senapan untuk memaksa masuk. Upaya ini digagalkan oleh staf parlemen yang memblokir pintu-pintu masuk menggunakan furnitur dan alat pemadam kebakaran.
Meskipun situasi tegang, cukup banyak anggota parlemen yang berhasil masuk ke dalam gedung dan menggelar voting untuk mendesak Presiden Yoon mencabut darurat militer tersebut.
