HALUAN.CO – Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyatakan bahwa negaranya siap mengakui Palestina sebagai sebuah negara pada bulan September 2025, apabila Israel tidak menghentikan konflik militer di Gaza dan gagal menunjukkan itikad baik dalam proses perdamaian.
Hal tersebut diumumkan Starmer dalam pidatonya pasca rapat kabinet darurat yang berlangsung di London, Selasa (29/7/2025). Ia menegaskan bahwa keputusan ini akan menjadi langkah tegas dari Inggris jika dalam waktu dekat tidak ada kemajuan berarti dari pihak Israel.
“Israel harus menunjukkan kemajuan signifikan dalam waktu dekat, atau Inggris akan mengambil tindakan menjelang Sidang Umum PBB pada bulan September,” kata Starmer.
Dikutip dari Al Jazeera, pemerintah Inggris berencana membawa usulan pengakuan ini ke Majelis Umum PBB, kecuali Israel menyetujui gencatan senjata dan menghentikan aksi perluasan wilayah di Tepi Barat.
Pemerintah juga memperjelas bahwa langkah ini bukan bentuk dukungan terhadap Hamas.
“Starmer tidak menyamakan Hamas dengan Israel. Tuntutan kepada Hamas tetap sama: pembebasan semua sandera, penerimaan gencatan senjata, pengunduran dari pemerintahan Gaza, dan pelucutan senjata,” bunyi keterangan resmi pemerintah.
Starmer juga diketahui telah membatalkan jadwal liburan musim panas para menterinya demi membahas kerangka perdamaian dan mempercepat pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Israel Kutuk Langkah Inggris
Langkah Inggris ini menuai reaksi keras dari pemerintah Israel yang menyebutnya sebagai “penghargaan” bagi Hamas.
Dalam pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Israel menyebut bahwa keputusan Inggris dapat melemahkan proses diplomatik dan menghambat peluang terjadinya gencatan senjata baru.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa negaranya tidak terlibat dalam keputusan Inggris dan menyatakan bahwa topik tersebut belum pernah dibahas bersama. “Kami tidak pernah membicarakannya,” ucap Trump saat diwawancara di pesawat kepresidenan Air Force One.
Pihak Palestina Sambut Positif, Partai Buruh Dorong Pengakuan
Duta Besar Palestina untuk Inggris, Husam Zomlot, menyambut baik rencana Inggris tersebut dan menyebutnya sebagai langkah penting dalam mengatasi warisan kolonial dan ketidakadilan sejarah yang terjadi sejak era Deklarasi Balfour.
Menurut Zomlot, pengakuan terhadap negara Palestina harus menjadi bagian dari upaya global untuk menegakkan hukum internasional secara adil dan menyeluruh. Ia juga menekankan pentingnya menghentikan agresi di Gaza, melakukan rekonstruksi, serta membawa pelaku kejahatan perang ke pengadilan.
Di dalam negeri Inggris, langkah Starmer didukung oleh Partai Buruh. Mereka menilai pengakuan ini sebagai jalan untuk mendorong negosiasi dan mewujudkan solusi dua negara yang semakin sulit dicapai.
Starmer menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari rencana perdamaian delapan poin yang disusun bersama negara-negara Eropa. Ia menyebut bahwa kondisi Gaza yang memburuk dan semakin jauhnya harapan akan solusi dua negara mendorong Inggris untuk bertindak.
Presiden Prancis Emmanuel Macron sebelumnya juga menyampaikan niat untuk mengakui Palestina, mengikuti jejak Norwegia, Spanyol, dan Irlandia.
Anggota parlemen dari Partai Buruh, Sarah Champion, menyampaikan bahwa meskipun tak ada waktu yang benar-benar ideal untuk mengakui Palestina, langkah ini harus segera diambil. “Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” ujarnya.