Haluan.co – Keseriusan Anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade dalam membangun Sumbar sudah sangat teruji.
Hal itu terlihat saat Andre berkeliling Sumbar Jumat dan Sabtu (16 dan 17/6/2023).
Andre mendatangi Tanah Datar, Bukittinggi, Padang Panjang dan Padang untuk memastikan warga mendapatkan sinyal telekomunikasi, aliran listrik, gas elpiji 3 Kg bersubsidi dan beasiswa untuk siswa kurang mampu.
Apa yang dilakukan Andre Rosiade selama dua hari itu dicermati dari lain sisi oleh pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang, Ilham Adelino Azre.
Dia melihat, kunjungan Andre ke setiap Kabupaten dan Kota kemarin, selalu didampingi oleh kepala daerah, baik di Tanahdatar, Bukittingi, Padangpanjang dan Padang.
Hal ini agak berbeda dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi yang banyak dikeluhkan, karena kurang melibatkan Bupati dan Wali Kota saat datang ke daerah.
Realitas yang terjadi atas peran Gubernur selaku wakil pemerintah dalam melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten dan Kota terkesan terjadi ketidakharmonisan.
“Beberapa analisis menyebutkan hal tersebut terjadi karena perbedaan partai politik yang menaungi Kepala Daerah tersebut, sehingga menyulitkan Gubernur dalam melaksanakan perannya dalam koordinasi, kolaborasi dan sinergi pembangunan dengan Bupati dan Wali Kota,” kata peneliti Spektrum Politika Institute ini, Minggu (18/6/2023) sore.
Katanya, sinyalemen ini dapat dilihat ketika tidak hadirnya Bupati/Walikota dalam beberapa kunjungan Gubernur ke daerah dan ketidahadiran Bupati/Walikota dalam Rakor yang diadakan oleh Pemprov Sumbar.
Namun hal sebaliknya Bupati/Walikota cenderung hadir dalam mendampingi kegiatan Anggota DPR RI Andre Rosiade, walaupun juga berbeda Partai. Andre dari Gerindra, Eka Putra Demokrat, Fadly Amran NasDem, Hendri Septa PAN, dan Erman Safar Gerindra.
“Kolaborasi dan sinergi dalam membangun Sumbar ini ditunjukkan Andre Rosiade sebagai anggota DPR RI ketika berkunjung dan membawa program ke daerah, dan juga membawa Bupati/Wako se-Sumbar dalam melakukan lobby atau kunjungan ke beberapa Kementerian untuk percepatan pembangunan di Sumbar,” kata kandidat Doktor Ilmu Politik ini.
Azre menyebut, politik kebersamaan yang dijalankan Andre Rosiade dengan beberapa kepala daerah di Sumbar merupakan perwujudan atau ekspresi dari sikap saling percaya (mutual trust).
Akan menjadi modal utama dalam pencapaian kehidupan masyarakat Sumatra Barat yang lebih maju, adil dan sejahtera pada masa depan.
“Hal ini secara tidak langsung pada jangka panjang akan mendeligitimasi kewibawaan Gubernur. Masyarakat tentu akan berpikir cerdas, mengapa Andre Rosiade mampu membangun kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan Bupati/Walikota, walaupun berbeda partai,” sebutnya.
Kata Azre, masalah kepemimpinan Gubernur juga menjadi poin utama dalam hubungan Gubernur dan Walikota/Bupati, walaupun berbeda partai yang menaungi kepala daerah tersebut.
Hal ini akan dapat dihilangkan ketika kepemimpinan tersebut mampu melepaskan sekat kepartaian.
“Kepemimpinan yang kuat dan lepas dari sekat parpol ditunjang oleh komunikasi yang kuat dan cair antar kepala daerah akan memperkuat kolaborasi, koordinasi dan sinergi pembangunan di Sumatra Barat,” katanya.
Hal ini, kata Azre, tidak saja dalam level Kepala Daerah dibangun kounikasi yang baik, tentu saja juga dengan Anggota DPR RI yang berasal dari Sumatra Barat serta Anggota DPR RI yang mempunyai ikatan historis dengan Sumbar atau Minangkabau.
“Kepemimpinan yang baik mencerminkan kualitas hubungan serta interaksi antara seorang pemimpin dengan orang yang dipimpinnya dalam konteks kewenangan yang dimilikinya serta bagaimana kemampuan untuk menggerakan dan mempengaruhi orang lain,” katanya.***
