Ankara – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, menekankan kepada Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, urgensi melindungi warga sipil Suriah setelah rezim Bashar al-Assad berhasil digulingkan oleh pasukan pemberontak yang didukung Ankara.
Pernyataan tersebut disampaikan Blinken dalam pertemuan dengan Erdogan di Ankara pada Kamis malam (12/12) waktu setempat. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, mengungkapkan bahwa diskusi antara Blinken dan Erdogan berlangsung lebih dari satu jam di ruang tunggu bandara Ankara.
Pertemuan ini terjadi setelah Erdogan melepas kunjungan Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, yang baru saja meninggalkan Ankara.
Menurut laporan yang disampaikan oleh Miller, seperti dilansir AFP pada Jumat (13/12/2024), Blinken dan Erdogan membahas situasi terbaru di Suriah pasca penggulingan rezim Assad. Turki menyatakan kekhawatirannya terhadap situasi keamanan yang berkembang di Suriah, terutama terkait pertempuran melawan pasukan pimpinan Kurdi yang didukung AS, yang menjadi pemain kunci dalam perang melawan kelompok radikal Islamic State (ISIS) di negara tersebut.
Setelah bertahun-tahun mengalami kebuntuan, pasukan pemberontak yang dipimpin oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) berhasil menggulingkan rezim Assad yang telah memerintah Suriah dengan tangan besi selama puluhan tahun. Keberhasilan ini menandai perubahan signifikan dalam dinamika politik dan keamanan di kawasan tersebut.
Dalam pernyataannya, Blinken menekankan kepada Erdogan tentang “pentingnya memastikan koalisi untuk mengalahkan ISIS dapat terus menjalankan misi pentingnya” di wilayah Suriah. Hal ini menunjukkan komitmen AS untuk terus mendukung upaya internasional dalam memerangi terorisme di kawasan tersebut.
Sementara itu, dalam pernyataan kepada wartawan saat singgah di Yordania sebelum menuju Turki, Blinken mengakui “kepentingan nyata dan jelas” Turki terhadap PKK, kelompok petempur Kurdi yang dikaitkan oleh Ankara dengan pasukan Kurdi di Suriah yang didukung AS dalam upaya memberantas ISIS.
Blinken, yang akan mengakhiri masa jabatannya bulan depan setelah pelantikan Presiden terpilih AS, Donald Trump, menyerukan proses “inklusif” untuk membentuk pemerintahan Suriah berikutnya dengan menghormati semua komunitas.
