Jakarta – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Ipul, menekankan pentingnya komitmen kolektif untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terintegrasi. Langkah ini dianggap krusial demi kemajuan Indonesia. Gus Ipul menyampaikan tiga poin utama yang diharapkan menjadi panduan bagi seluruh jajaran Kementerian Sosial dan pihak terkait dalam menjalankan tugas mereka.
Menurut Gus Ipul, data adalah fondasi penting agar pekerjaan dapat dilakukan dengan tepat. Ia menyoroti bahwa data kemiskinan sangat dinamis, sehingga diperlukan pembaruan secara berkala terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.
Saifullah menjelaskan bahwa DTKS menggunakan dua jalur pengumpulan data. Pertama, melalui jalur pemerintahan yang dimulai dari tingkat desa atau kelurahan melalui mekanisme musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Data tersebut kemudian diteruskan ke Bupati atau Wali Kota untuk dilakukan validasi dan diusulkan ke Kementerian Sosial.
Selain jalur pemerintahan, masyarakat juga diberi kesempatan untuk melakukan koreksi data melalui aplikasi yang telah dibuat oleh Kementerian Sosial, yaitu Aplikasi Cek Bansos. Aplikasi tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan atau membantah data yang dirasa tidak sesuai.
Saifullah juga menekankan pentingnya integrasi lintas sektor dalam bekerja. Dengan fokus pada data yang akurat, integrasi lintas sektor, dan komitmen antikorupsi, Gus Ipul berharap dapat tercipta sistem kerja yang lebih terukur dan terencana. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
