Jakarta – Perseteruan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin memanas setelah kedua belah pihak saling melempar pernyataan ke publik. Situasi ini telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir, dimulai dari cekcok yang terjadi saat Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, memimpin Tim Pengawasan Haji DPR.
Cak Imin mengkritik penyelenggaraan haji, mulai dari lokasi bermalam yang sempit hingga keterlambatan pelayanan transportasi. Untuk menindaklanjuti kritik tersebut, ia membentuk Panitia Khusus Haji di DPR guna memeriksa pekerjaan Kementerian Agama yang dipimpin oleh Menteri Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut sendiri adalah mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor dan adik dari Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf.
Sebagai tanggapan, PBNU membentuk tim khusus untuk mengkaji ulang hubungan antara PBNU dan PKB. Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, mengibaratkan NU sebagai pabrik mobil dan PKB sebagai mobil hasil produksi yang cacat sistemnya. Menurutnya, untuk memperbaiki produk mobil tersebut, harus dilakukan recall atau ditarik kembali ke pabrik.
Abdul Halim Iskandar, kakak dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang juga Ketua DPW PKB Jawa Timur, memberikan balasan pedas terhadap pernyataan Gus Yahya. Gus Halim, yang juga menjabat sebagai Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, menyatakan bahwa ia tidak mau terjebak dalam narasi yang dilontarkan oleh orang bermulut rusak.
Tim yang dibentuk PBNU kemudian memanggil petinggi dan mantan petinggi PKB untuk memeriksa hubungan antara kedua organisasi ini. Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid, adalah salah satu pihak yang enggan menghadiri pemanggilan PBNU pada Senin (5/8) lalu. Meskipun PBNU telah mengeluarkan surat undangan kepada Hasanuddin, yang akrab disapa Cak Udin, untuk datang ke Kantor PBNU pada Senin siang, ia mempertanyakan alasan pemanggilan tersebut.
Hasanuddin menegaskan bahwa PKB tidak memiliki urusan dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, karena keduanya adalah entitas yang berbeda. Ia juga heran dengan sikap PBNU yang sebelum pemilu 2024 sempat menyatakan bahwa PKB bukan representasi NU. Menurutnya, PKB justru digembosi ketika pemilu 2024 sedang berlangsung.
Hasanuddin menilai bahwa Gus Yahya dan Gus Ipul terang-terangan menggembosi dan merusak PKB hingga mengadu domba warga NU dengan PKB. Namun, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul tidak ambil pusing atas penolakan Hasanuddin untuk memenuhi panggilan tersebut. Gus Ipul mengklaim bahwa pemanggilan Hasanuddin adalah upaya untuk mencari keterangan dari kedua belah pihak terkait permasalahan ini dan menghormati keputusan Hasanuddin yang enggan menghadiri panggilan tersebut.
Kritik juga datang dari Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, yang mengungkapkan bahwa Gus Yahya dan Gus Ipul bukan kader PKB karena sudah tidak lagi memiliki kartu tanda anggota (KTA) PKB. Sebaliknya, Jazilul menyatakan bahwa dirinya masih menjadi pengurus syuriah PCNU Tangerang Selatan dan wakil ketua PWNU DKI Jakarta. Ia bertekad untuk meluruskan khittah NU yang termuat dalam qonun asasi NU.
Gus Ipul membalas santai pernyataan Jazilul, dengan menyatakan bahwa KTA bisa dibuat kapan saja. Menurutnya, hal yang lebih krusial selain kepemilikan KTA adalah sejarah PKB yang lahir karena upaya dari pengurus PBNU pada medio 1998. Ia mengklaim bahwa hubungan erat antara PKB dan PBNU tercatat dalam dokumen-dokumen tertulis yang dapat dilacak dan tidak boleh diabaikan.
