Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang memproses pemecatan salah satu kadernya yang juga anggota DPRD Singkawang, Kalimantan Barat, yang menjadi tersangka dalam kasus asusila terhadap anak di bawah umur.
Pelaksana Harian Presiden PKS, Ahmad Heryawan atau yang akrab disapa Aher, menegaskan bahwa partainya tidak mentoleransi tindakan pelecehan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, jika ada kader yang terbukti melakukan tindakan tersebut, PKS akan langsung mengambil tindakan tegas berupa pemecatan.
Pria berinisial HA, yang baru saja dilantik sebagai anggota DPRD Singkawang, akan dipecat baik dari posisinya sebagai kader PKS maupun sebagai anggota dewan. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen PKS dalam menjaga integritas dan moralitas partai.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh, melayangkan kritik keras terhadap pelantikan HA sebagai anggota DPRD Kota Singkawang. Pangeran mengecam dugaan tindakan pelecehan yang dilakukan HA terhadap seorang anak berusia 13 tahun. Ia merasa prihatin karena tersangka tersebut masih bisa dilantik menjadi anggota dewan.
Pangeran juga mempertanyakan sikap aparat kepolisian yang seolah-olah diam menyaksikan pelantikan tersebut. Terlebih lagi, proses pelantikan yang digelar pada 17 September lalu sempat viral di media sosial, menambah keprihatinan publik terhadap kasus ini.
Kasus asusila yang melibatkan HA sudah berjalan sejak tahun 2023. Namun, tersangka tidak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan di Polres Singkawang dengan alasan sakit jantung. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai penegakan hukum dan keadilan dalam kasus ini.
PKS berkomitmen untuk menjaga integritas dan moralitas partai dengan tidak memberikan toleransi terhadap tindakan asusila. Pemecatan HA diharapkan dapat menjadi contoh bahwa partai ini serius dalam menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh kadernya.
Kasus tersebut telah menarik perhatian publik dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak pihak yang mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara tegas dan transparan. Mereka berharap agar kasus ini dapat segera diselesaikan dan memberikan keadilan bagi korban.
Penegakan hukum yang adil dan transparan sangat diperlukan dalam kasus ini. Publik berharap agar aparat kepolisian dapat bekerja secara profesional dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kekuasaan. Hanya dengan demikian, keadilan dapat ditegakkan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dapat dipulihkan.
