Jakarta – Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengungkapkan bahwa lembaganya telah menerima tawaran untuk bergabung dengan salah satu asosiasi lembaga survei setelah memutuskan untuk keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Namun, Masduri tidak menjelaskan secara rinci asosiasi mana yang mengajak Poltracking bergabung, dan apakah tawaran tersebut akan diterima.
Poltracking Indonesia secara resmi mengundurkan diri dari keanggotaan Persepi pada Selasa, 5 November 2024. Keputusan ini diambil setelah lembaga tersebut menerima sanksi dari Dewan Etik Persepi terkait survei elektabilitas Pilgub Jakarta. Dewan etik menilai terdapat perbedaan data yang disajikan oleh Poltracking, sehingga kesahihan data tersebut tidak dapat diverifikasi.
Masduri Amrawi membantah tuduhan tersebut dan menilai keputusan Dewan Etik Persepi tidak adil, tidak proporsional, dan tidak akuntabel. Ia menegaskan bahwa Poltracking telah menjalankan semua standar operasional prosedur survei untuk menjaga kualitas data. Menurutnya, lembaganya diperlakukan tidak adil oleh Dewan Etik Persepi.
Anggota Dewan Etik Persepi, Saiful Mujani, menyatakan bahwa lembaga survei dapat beroperasi secara independen tanpa harus bergabung dengan asosiasi manapun. Namun, ia juga menekankan bahwa bergabung dengan asosiasi dapat memastikan profesionalisme lembaga dan memberikan pertanggungjawaban kepada publik.
Setelah keluar dari Persepi, Poltracking menerima tawaran dari asosiasi lain. Meski demikian, Masduri belum memberikan kepastian apakah lembaganya akan bergabung dengan asosiasi tersebut. Ia menegaskan bahwa terlepas dari keputusan bergabung atau tidak, Poltracking akan terus bekerja secara profesional dan kredibel, seperti yang telah dilakukan sejak 2014.
Keputusan Poltracking untuk keluar dari Persepi menimbulkan kontroversi di kalangan publik. Masduri menilai bahwa sejak awal terdapat anggota dewan etik Persepi yang bersikap tendensius terhadap lembaganya. Ia menganggap bahwa mempertahankan rekam jejak dan reputasi lembaga tidak seharusnya terpengaruh oleh satu survei terkait Pilkada Jakarta.
