Jakarta – Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menjaga stabilitas politik selama masa pemerintahannya. Menurut Arya, salah satu strategi yang diterapkan Prabowo adalah dengan merangkul berbagai kalangan, termasuk partai-partai kecil yang tidak berhasil masuk parlemen.
Tidak hanya mengajak politikus dari partai kecil, Prabowo juga berusaha merangkul tokoh-tokoh dari berbagai kelompok kepentingan, organisasi masyarakat keagamaan, aktivis, hingga tokoh media. Arya menilai bahwa dengan strategi ini, Prabowo berupaya mengurangi potensi tekanan politik yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.
Untuk mencapai stabilitas politik yang diinginkan, Arya menyebut bahwa Prabowo harus bersedia membagi kekuasaan dengan memberikan jatah posisi menteri hingga wakil menteri kepada berbagai pihak. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk memastikan semua kelompok merasa terwakili dalam pemerintahan.
Arya juga menyoroti dampak dari besarnya jumlah kabinet Prabowo-Gibran terhadap potensi praktik perburuan rente dalam program-program kementerian. Ia mengungkapkan bahwa kecenderungan ini semakin kuat karena banyak kementerian strategis diisi oleh kalangan pebisnis dan politikus.
Untuk mengatasi potensi masalah tersebut, Arya mendorong Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja anggota kabinet. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh anggota kabinet bekerja secara optimal dan sesuai dengan tujuan pemerintahan.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa kabinet pemerintahan Prabowo dirancang untuk lebih fokus. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah kementerian dan kemenko yang bertugas melakukan koordinasi.
Hasan menjelaskan bahwa beberapa kementerian yang sebelumnya memiliki struktur organisasi yang besar kini dipisah menjadi lebih ramping. Contohnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipisah menjadi dua fokus utama, yaitu pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Begitu pula dengan Kementerian Kehutanan yang dipisah dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pembentukan kabinet yang lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya bertujuan untuk membangun pemerintahan yang kuat. Ia mencontohkan Timor Leste yang memiliki jumlah menteri kabinet yang banyak meskipun penduduknya hanya sekitar 1,3 juta jiwa, sebagai akibat dari adanya koalisi dalam pemerintahan.
Namun, Prabowo menegaskan bahwa ia tidak menginginkan kondisi seperti di Timor Leste terjadi di Indonesia. Menurutnya, seorang pemimpin harus mampu membawa dan memelihara kerukunan. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk menjunjung tinggi persatuan dengan merangkul semua kekuatan, sehingga tercipta kolaborasi dan kerukunan di Indonesia.
