Jakarta – Pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka mulai Oktober 2024 mendatang dikabarkan akan membentuk kementerian baru, yaitu Kementerian Perumahan. Saat ini, urusan perumahan masih berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Wacana pembentukan Kementerian Perumahan ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, beberapa waktu lalu. Hashim, yang juga merupakan adik dari Prabowo Subianto, menyatakan bahwa Kementerian PUPR akan dipecah menjadi dua kementerian terpisah: Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.
Bagaimana tanggapan dari para pengusaha pengembang properti nasional mengenai pembentukan kementerian baru ini? Menurut beberapa pengusaha, sektor perumahan yang ada saat ini dapat lebih dimaksimalkan untuk menggerakkan ekonomi. Kementerian yang berfokus pada perumahan diharapkan dapat lebih spesifik dalam menangani sektor ini, dan propertinomic dinilai bisa sejalan dengan kementerian tersebut.
Tidak hanya itu, sektor properti juga didorong untuk menjadi proyek strategis nasional (PSN). Melihat janji dan kebijakan Prabowo ke depannya, Joko, seorang pengusaha properti, melihat bahwa properti sudah menjadi PSN karena menjadi program keempat dari Prabowo-Gibran.
Menurut Hashim, pembentukan Kementerian Perumahan adalah bagian dari komitmen Prabowo-Gibran untuk menggenjot sektor perumahan. Selain itu, kementerian ini juga diharapkan dapat menopang program ambisius Prabowo-Gibran yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah.
Program ini terdiri dari pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan. Dengan adanya kementerian yang khusus menangani perumahan, diharapkan target ini dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.
