Jakarta – Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pihaknya akan melibatkan semua partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dalam proses pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini disampaikan Dasco dalam sebuah pernyataan resmi yang menekankan pentingnya kolaborasi antar partai dalam pemerintahan mendatang.
Sejumlah partai politik telah menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta bergabung dalam KIM Plus. Partai-partai tersebut antara lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai NasDem. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas dan efektivitas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Meskipun demikian, Dasco belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai alokasi kursi kabinet bagi partai-partai yang tergabung dalam KIM Plus. Ia menyatakan bahwa pembahasan mengenai posisi menteri masih berlangsung dan belum ada keputusan final yang diambil.
Dalam kesempatan yang sama, Dasco juga membantah kebenaran daftar nama yang disebut-sebut akan masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang beredar di media sosial. Menurutnya, daftar tersebut hanyalah bagian dari dinamika politik yang tidak dapat dijadikan acuan.
Dalam draf yang beredar, beberapa nama disebut akan menduduki posisi menteri. Di antaranya adalah Nusron Wahid sebagai Menteri Haji dan Umrah, Grace Natalie sebagai Menteri Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Sufmi Dasco Ahmad sebagai Menteri Dalam Negeri, Raja Juli Antoni sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Erwin Aksa sebagai Menteri Ekonomi Kreatif dan Digital. Namun, Dasco menegaskan bahwa informasi tersebut tidaklah benar dan masih dalam tahap pembahasan.
Dasco menambahkan bahwa hingga saat ini, pihaknya masih terus menggodok nama-nama yang akan ditempatkan pada posisi menteri. Proses ini dilakukan dengan cermat dan melibatkan berbagai pertimbangan untuk memastikan bahwa kabinet yang terbentuk nantinya dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam menjalankan pemerintahan.
