Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, mengumumkan peluncuran sistem mutakhir yang dijadwalkan pada 17 Agustus mendatang. Sistem ini dirancang untuk memantau seluruh transaksi elektronik atau digital masyarakat Indonesia, termasuk data perjalanan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
Dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta pada Kamis (9/1/2025), Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menyatakan bahwa program ini harus segera berjalan pada bulan Agustus. “Ini adalah perubahan besar bagi Indonesia, terutama dalam hal penerimaan pajak yang selama ini belum maksimal,” ujar Luhut.
Sistem baru ini merupakan hasil pengembangan teknologi pemerintah (govtech) yang akan mengintegrasikan berbagai sistem digital yang sudah dimiliki pemerintah. Mulai dari coretax, sistem informasi mineral dan batu bara (Simbara), sistem informasi sawit, perizinan berusaha melalui OSS, keimigrasian, digital ID atau data kependudukan, hingga data bongkar muat atau kepabeanan dan cukai.
Selain itu, sistem ini juga akan terhubung dengan sistem penyaluran belanja negara, seperti bantuan langsung tunai (BLT). Data penerima BLT akan diintegrasikan untuk memastikan dana yang diterima dari pemerintah dibelanjakan dengan tepat. “Setiap penerima BLT harus memiliki rekening bank dan membelanjakan uang tersebut sesuai arahan pemerintah, misalnya membeli telur atau ayam di desa,” jelas Luhut.
Secara konsep, sistem ini akan mirip dengan aplikasi PeduliLindungi yang diluncurkan pemerintah saat pandemi Covid-19. Dengan demikian, data perjalanan masyarakat juga akan terekam, memungkinkan pemerintah untuk memprofilkan kemampuan belanja masyarakat. “Kita belajar dari Covid, di mana ponsel Anda menunjukkan pergerakan Anda. Jika Anda sering ke Bali, berarti Anda memiliki uang. Teknologi ini akan memberikan kita wawasan lebih jauh,” tegas Luhut.
Data transaksi e-commerce juga akan dimasukkan ke dalam sistem ini untuk memudahkan pemerintah memperluas basis pemajakan. Sistem ini juga dapat memblokir layanan keimigrasian seperti pembuatan paspor atau perizinan berusaha bagi mereka yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Anak-anak Indonesia yang mengembangkan sistem ini, ada sekitar 300 orang yang bekerja di LKPP, Peruri, dan Telkom. Presiden sudah setuju untuk bertemu dengan mereka dalam 2-3 minggu ke depan setelah sistem ini terbentuk,” ungkap Luhut.
Sebelum peluncuran sistem ini, tim dari Indonesia akan mengunjungi India untuk mempelajari sistem serupa yang sudah diterapkan di sana. “Tim akan ke India dalam 10 hari ke depan. Presiden sudah memerintahkan untuk belajar dari pengalaman India, meskipun kita sudah memiliki banyak kesepahaman. Kita perlu belajar dari India untuk mengurangi kemungkinan kesalahan,” tutup Luhut.
Dengan peluncuran sistem ini, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan penerimaan pajak dan memastikan dana pemerintah digunakan dengan tepat, sekaligus memanfaatkan teknologi untuk memantau dan mengelola transaksi digital masyarakat.
