Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga barang serta jasa. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo kerap menekankan pentingnya menekan laju inflasi sebagai bagian dari kebijakan ekonomi yang berkelanjutan.
Tito, yang juga mantan Kapolri, menyatakan bahwa ia akan mendorong pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam menyukseskan kebijakan pengendalian inflasi yang diusung oleh Presiden Prabowo. Menurutnya, pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi kewajiban seluruh kepala daerah di Indonesia. Dengan demikian, manfaat dari kebijakan ini dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
Pengendalian inflasi bukanlah hal baru dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Tito mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah mengadakan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah sejak tahun 2022, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi menekankan pentingnya penanganan inflasi dengan pendekatan yang serupa dengan pengendalian Covid-19, yang terbukti efektif.
Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 6 Oktober 2024, Tito menyampaikan bahwa inflasi year on year pada September 2024 tercatat sebesar 1,84 persen. Angka ini, menurut Tito, masih berada dalam jangkauan target pemerintah pusat, menunjukkan bahwa upaya pengendalian inflasi berjalan sesuai rencana.
Tito juga mengingatkan bahwa inflasi yang terlalu tinggi dapat memberikan tekanan pada masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kategori tidak mampu. Sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah dapat menyulitkan produsen dalam menutup biaya operasional mereka.