Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali mengangkat isu nilai 11 dari 100 yang diberikan oleh Anies Baswedan saat menyampaikan pidatonya pada kegiatan Apel Kader Gerindra dan Rapimnas Partai Gerindra di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu tanggal 31 Agustus 2024.
Meskipun berulang kali Prabowo menegaskan bahwa ia tidak menyimpan dendam dan tidak merasa sakit hati dengan nilai yang diberikan Anies Baswedan saat debat capres pada Pilpres 2024 lalu, namun dalam berbagai kesempatan, ia masih saja mengungkitnya. Hal ini kembali terlihat dalam pidatonya di acara tersebut.
Sebelumnya, pada acara penutupan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Kempinski, Jakarta, pada Sabtu, 24 Agustus 2024, Prabowo juga sempat menyinggung hal yang sama. Dalam pidatonya, Prabowo bercerita tentang perjalanan sejarah Indonesia yang selalu diganggu oleh kekuatan asing yang membuat masyarakatnya terpecah belah. Oleh karena itu, ia menginformasikan agar masyarakat tetap rukun dan damai.
Menteri Pertahanan itu mengklaim dirinya mengetahui kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat oleh para tokoh. Prabowo selanjutnya menyinggung ciri pemimpin yang baik, yakni seorang pejuang yang harus berani dan tidak mempunyai dendam. Ia kemudian mengungkit nilai 11 dari 100 yang diucapkan oleh Anies Baswedan kepadanya saat debat calon presiden 2024 pada Ahad, 7 Januari 2024 di Istora Senayan.
Dalam acara debat capres di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Ahad lalu, 7 Januari 2024, melalui sesi saling bertanya antar capres, Anies mulanya meminta Ganjar Pranowo memberi nilai terhadap kinerja Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin Prabowo. Ganjar menyebut nilai itu dia berikan karena dirinya memiliki data kinerja Kemenhan. Ganjar juga menyatakan bahwa ia melihat tidak ada perencanaan dari bawah yang dibuat Kemenhan soal pembelian alat utama sistem persenjataan (Alutsista).
Setelah itu, Ganjar Pranowo balik memberi pertanyaan kepada Anies Baswedan soal penilaiannya terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Anies menyampaikan bahwa kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI serta mengkritisi langkah pembelian alutsista bekas. Anies juga mengatakan bahwa kesejahteraan prajurit TNI lebih baik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketimbang kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini karena saat itu kenaikan gaji prajurit TNI terjadi sembilan kali.
