HALUAN.CO – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi temuan PPATK yang mengungkapkan bahwa lebih dari 600.000 warga Jakarta terlibat dalam praktik judi online (judol). Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan hanya tanggung jawab Jakarta, melainkan sudah menjadi masalah skala nasional.
“Itu urusan pemerintah pusat. Jadi judol ini sudah menjadi persoalan nasional, bukan hanya persoalan di Jakarta,” ucap Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta pada Rabu (24/7/2025).
Ia mengakui bahwa Jakarta menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pelaku judi online yang tinggi. Oleh sebab itu, ia meminta PPATK memberikan rincian data terkait siapa saja yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut agar dapat ditindaklanjuti.
“Kami sebenarnya meminta, menyarankan untuk persoalan yang berkaitan judol ini diambil tindakan yang tegas gitu ya,” lanjutnya.
Pramono juga menyoroti kemungkinan adanya ASN Pemprov DKI yang ikut bermain judi online. Jika terbukti, ia menyatakan akan memberlakukan sanksi tegas, termasuk pelarangan promosi jabatan secara permanen.
“Kalau mereka terlibat dalam judol tentunya saya minta untuk dilakukan pembinaan, kalau memang masih bisa diperbaiki ya diperbaiki, kalau enggak ya sudah, pasti akan dikenakan sanksi,” katanya.
Di sisi lain, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa selama satu tahun terakhir, lebih dari 600.000 warga Jakarta aktif bermain judi online. Jumlah transaksi yang tercatat mencapai 17,5 juta kali, dengan total deposit melebihi Rp 3 triliun.
“Di DKI Jakarta saja, 600.000 lebih pemain judi online. Angkanya itu untuk deposit saja lebih dari Rp 3 triliun dalam satu tahun,” kata Ivan dalam acara penandatanganan nota kesepakatan antara Pemprov DKI, PPATK, dan LPSK di Balai Kota, Rabu (23/7/2025).
“Bisa dibayangkan perhatian yang harus kita kerahkan dan sumber daya yang harus kita lakukan untuk memberantas ini semua,” tambahnya.