Jakarta – Presiden Korea Selatan yang telah dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, kembali tidak hadir dalam panggilan penyelidikan terkait penerapan darurat militer. Ini merupakan ketidakhadiran ketiga kalinya dalam proses penyelidikan yang sedang berlangsung.
Menurut laporan dari kantor berita Yonhap pada Minggu (29/12/2024), Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) yang menangani kasus ini menyatakan bahwa Yoon tidak hadir di kantornya di Gwacheon pada pukul 10 pagi, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Ketidakhadiran Yoon kali ini menandai ketiga kalinya ia absen dari panggilan penyelidikan. Sebelumnya, Yoon juga tidak hadir pada pemeriksaan yang dijadwalkan pada tanggal 18 Desember dan 25 Desember, yang bertepatan dengan Hari Natal.
Dengan penolakan berulang dari Yoon, CIO diperkirakan akan mengajukan surat perintah pengadilan untuk menangkap presiden. Biasanya, tiga panggilan dianggap sebagai batas maksimum sebelum badan investigasi mengajukan surat perintah penangkapan terhadap tersangka.
Jika CIO benar-benar mengajukan surat perintah pengadilan untuk menangkap Yoon, ini akan menjadi langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap seorang presiden yang sedang menjabat di Korea Selatan. Langkah ini menunjukkan keseriusan kasus yang sedang dihadapi oleh Yoon.
Pada 7 Desember, hanya empat hari setelah upayanya untuk menerapkan darurat militer gagal, Yoon menyatakan dalam pidato publik bahwa ia tidak akan menghindari tanggung jawab hukum dan politik atas kegagalan tersebut. Namun, hingga saat ini, masih belum jelas apakah pengadilan akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Yoon.
Kepala CIO, Oh Dong-woon, menyatakan bahwa agensinya akan mengirimkan dokumen resmi untuk memperingatkan kantor kepresidenan jika dinas keamanan presiden menghalangi proses penangkapan Yoon.
