Seoul – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, baru-baru ini mengemukakan pidato perdananya setelah langkah mengejutkan menetapkan darurat militer yang mengguncang rakyat dan dunia internasional. Dalam pidatonya, Yoon menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Korea Selatan atas keputusan tersebut, namun ia tidak menyatakan pengunduran dirinya.
Pada Selasa malam (3/12), Yoon mengejutkan banyak pihak dengan menetapkan darurat militer, yang merupakan yang pertama sejak tahun 1980-an. Langkah ini menangguhkan pemerintahan sipil dan sempat melibatkan pengerahan pasukan militer ke gedung parlemen.
Mayoritas anggota parlemen Korea Selatan, yang didominasi oleh oposisi, berhasil mengadakan voting untuk menolak darurat militer tersebut dan mendesak Yoon untuk mencabutnya. Hanya dalam waktu enam jam, darurat militer tersebut dicabut oleh Yoon pada Rabu dini hari (4/12).
Pidato Yoon disampaikan beberapa jam sebelum parlemen mengadakan voting untuk mosi pemakzulan dirinya yang dijadwalkan pada Sabtu malam (7/12). Selain menghadapi ancaman pemakzulan, Yoon juga mendapat banyak kritik dan seruan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Gelombang unjuk rasa terus berlangsung selama beberapa hari terakhir, dengan para demonstran menuntut agar Yoon segera mundur dari jabatannya. Bahkan, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang merupakan partai berkuasa dan menaungi Yoon, juga menyerukan agar ia meninggalkan jabatannya.
Meskipun telah meminta maaf, Yoon tetap tidak mengundurkan diri. Dalam pidatonya, ia menyatakan akan membiarkan partainya memutuskan nasibnya ke depan. Yoon terpilih sebagai Presiden Korea Selatan sejak Mei 2022 untuk masa jabatan lima tahun.
Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menaungi Yoon saat ini berkuasa di Korea Selatan, namun diketahui terpecah terkait upaya pemakzulan. Beberapa anggota parlemen dari PPP menegaskan akan berpegang pada posisi resmi dengan menolak pemakzulan.
Namun, Ketua PPP, Han Dong Hoon, dalam pernyataannya kepada wartawan, menyatakan bahwa Yoon harus mundur atau Seoul akan menghadapi risiko kekacauan politik yang lebih besar.
