Jakarta – Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, merespons isu yang beredar mengenai kemungkinan Projo bertransformasi menjadi partai politik. Dalam pernyataannya, Handoko menegaskan bahwa Projo akan meminta arahan dari Joko Widodo (Jokowi), yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Projo, sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Handoko menjelaskan bahwa wacana perubahan Projo menjadi partai politik muncul dari aspirasi yang berkembang di berbagai daerah. Namun, ia membantah adanya perintah langsung dari Jokowi untuk mengubah organisasi relawan ini menjadi partai politik. Menurut Handoko, saat ini perubahan tersebut masih sebatas wacana dan belum ada keputusan resmi yang diambil.
Handoko menekankan bahwa semua keputusan terkait masa depan Projo akan diambil dalam kongres lima tahunan yang akan datang. Ia menyatakan bahwa Projo akan selalu mengutamakan keinginan rakyat dalam setiap langkah yang diambil. Kongres Projo dijadwalkan akan digelar pada awal Desember, meskipun detail acara tersebut masih dalam tahap persiapan oleh tim internal Projo.
Wacana mengenai Projo menjadi partai politik sebenarnya sudah mulai berkembang sejak Pilpres 2024. Namun, isu ini kembali mencuat setelah Jokowi menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden. Projo sendiri merupakan kelompok relawan yang dibentuk untuk mendukung Jokowi sejak Pilpres 2014. Kelompok ini didirikan oleh sejumlah politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan aktivis tahun 1999.
Saat ini, Projo dipimpin oleh Ketua Umum Budi Arie Setiadi, Sekretaris Jenderal Handoko, dan Bendahara Umum Panel Barus. Budi Arie juga menjabat sebagai menteri dalam kabinet Jokowi dan Prabowo, mewakili Projo dalam pemerintahan.
