Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk Kaesang Pangarep mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSI, meskipun tengah ramai diperbincangkan terkait dugaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi.
Ketua DPP PSI, Cheryl Tanzil, menegaskan bahwa PSI tetap solid 100 persen di bawah kepemimpinan putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut. Cheryl juga meminta pihak-pihak lain untuk tidak mencampuri urusan internal PSI, karena menurutnya, hanya para kader yang paling mengetahui kondisi internal partai.
Kaesang Pangarep menjadi sorotan setelah diduga menerima gratifikasi. Sejumlah pihak, termasuk Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidillah Badrun, melaporkan Kaesang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan tersebut muncul setelah beredar kabar bahwa Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, menggunakan pesawat jet pribadi untuk perjalanan ke Amerika Serikat. Penelusuran lebih lanjut mengungkap bahwa jet pribadi tersebut diduga milik salah satu perusahaan asal Singapura.
Hingga saat ini, Kaesang belum memberikan respons terkait isu jet pribadi tersebut. Meskipun ia telah muncul di hadapan publik, Kaesang memilih untuk bungkam ketika ditanya mengenai hal tersebut.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, menyebut bahwa Kaesang terancam didepak dari posisinya sebagai Ketua Umum PSI akibat dugaan gratifikasi tersebut. Petrus menilai bahwa sikap dan perilaku Kaesang yang cenderung bungkam dapat merugikan PSI, karena tidak memberikan contoh serta pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
Petrus juga mengungkit rekam jejak perjalanan Kaesang ketika pertama kali masuk menjadi anggota PSI pada tanggal 23 September 2023. Hanya dalam tempo dua hari, atau pada tanggal 25 September 2023, Kaesang langsung didapuk menjadi Ketua Umum PSI tanpa melalui jenjang kaderisasi yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSI.
Petrus menilai bahwa pemilihan Kaesang sebagai Ketua Umum PSI merusak sistem meritokrasi dan memperburuk posisi PSI di mata publik. Selain itu, Petrus juga mengungkap bahwa Kaesang gagal memenuhi ekspektasi seluruh kader PSI yang berharap penunjukan Kaesang sebagai pemimpin partai dapat membawa PSI lolos ke parlemen.
Oleh karena itu, Petrus berpendapat bahwa pilihan terbaik saat ini adalah melengserkan Kaesang dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSI melalui Kongres Luar Biasa (KLB). Selain itu, ia juga mengusulkan agar Kaesang diadili melalui Mahkamah Partai dan mengembalikan PSI sebagai partai politik anak muda yang harus lepas dari jebakan dinasti politik Jokowi.
