Jakarta – Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menekankan urgensi netralitas aparat dan pemangku kepentingan dalam menjaga suasana damai selama Pilkada Jawa Tengah 2024. Dalam pernyataannya, Puan menegaskan bahwa semua pihak harus berperan aktif memastikan proses demokrasi berlangsung tanpa gangguan dan intervensi dari pihak luar.
Dalam rapat konsolidasi PDIP di Jawa Tengah, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, turut hadir dan memberikan arahan penting. Megawati menekankan bahwa memenangkan semua calon PDIP yang bertarung di Pilkada Jawa Tengah adalah prioritas utama. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya PDIP dalam menghadapi kontestasi politik di wilayah tersebut.
Puan Maharani juga menyoroti pentingnya gotong royong dari semua elemen untuk memenangkan pasangan calon yang diusung PDIP di Pilkada Jawa Tengah 2024. PDIP telah mengusung pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi untuk Pilgub Jawa Tengah, yang akan berhadapan dengan pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen dari Koalisi Indonesia Maju Plus.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Ronny Talapessy, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan dugaan mobilisasi kepala desa untuk mendukung kandidat tertentu di Pilkada Jawa Tengah 2024. Hal ini merespons insiden penggerebekan yang dilakukan Bawaslu terhadap kepala desa yang diduga terlibat dalam mobilisasi dukungan.
Ronny Talapessy menyambut baik tindakan Bawaslu yang melakukan penggerebekan terhadap dugaan mobilisasi kepala desa tersebut. Ia berharap langkah ini dapat memastikan Pilgub Jawa Tengah berjalan dengan prinsip jujur dan adil. PDIP terus berkoordinasi dengan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kampanye di Jawa Tengah.
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebelumnya telah memberikan rekomendasi kepada delapan bupati dan wali kota terkait dugaan pelanggaran netralitas oleh perangkat desa dan ASN dalam proses pilkada. Hal ini menunjukkan komitmen Bawaslu dalam menjaga integritas dan netralitas proses pemilihan.
Bawaslu Kota Semarang menggerebek puluhan kepala desa yang berkumpul di sebuah hotel mewah. Para kepala desa tersebut diduga dimobilisasi untuk mendukung salah satu pasangan calon. Bawaslu menemukan bahwa para kepala desa tidak hanya berasal dari Semarang, tetapi juga dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Setiap desa diwakili oleh kepala desa dan sekretaris desa, menunjukkan skala mobilisasi yang cukup luas.
