Jakarta – Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Hinsa Siburian, menegaskan kesiapan lembaganya dalam mengamankan sistem siber milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang pelaksanaan Pilkada serentak. Menurut Hinsa, operasi pengamanan siber ini telah dimulai sejak tahap penyusunan daftar pemilih, menunjukkan komitmen BSSN dalam menjaga integritas data pemilu.
Meskipun demikian, Hinsa mengakui bahwa sistem siber dan database KPU masih memiliki potensi untuk diretas. Ia menekankan bahwa untuk memperkuat keamanan data, diperlukan waktu yang cukup panjang. Kerentanan ini tidak hanya mengancam KPU, tetapi juga sistem data milik lembaga pemerintah lainnya, yang menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap keamanan siber di seluruh instansi pemerintah.
BSSN telah menyiapkan sistem mitigasi untuk mencegah kebocoran data pemerintah agar tidak terulang. Khusus untuk pengamanan data Pilkada, BSSN telah menempatkan unit operasi mitigasi di KPU pusat hingga tingkat daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa data pemilu tetap aman dari ancaman peretasan.
Hinsa menyebutkan bahwa ancaman terbesar terhadap keamanan data pemerintah saat ini adalah ransomware. Oleh karena itu, ia meminta setiap instansi pemerintah untuk selalu berkoordinasi dengan BSSN ketika membangun data berbasis siber. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa semua langkah pengamanan telah diterapkan dengan baik.
Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Heryawan, menyatakan bahwa DPR akan mengupayakan regulasi pengamanan siber. Dengan adanya regulasi ini, BSSN sebagai lembaga yang memiliki sumber daya dapat melakukan mitigasi dan kerja sama terkait kerentanan data pemerintah dari peretasan. Salah satu usulan yang dipertimbangkan DPR adalah pembahasan RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber.
