Jakarta – Runtuhnya rezim Presiden Suriah Bashar Al Assad tampaknya membawa angin segar bagi Israel. Trita Parsi, Wakil Presiden Eksekutif di Quincy Institute for Responsible Statecraft, mengungkapkan kepada Al Jazeera bahwa Israel kemungkinan merasa puas dengan situasi terkini di Suriah. Parsi menjelaskan bahwa di masa lalu, Israel lebih memilih Al Assad dibandingkan oposisi karena pemerintahannya tidak dianggap sebagai ancaman bagi Israel. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, perspektif Israel tampaknya mengalami pergeseran.
Meskipun Parsi tidak memberikan penjelasan rinci mengenai perubahan pandangan Israel ini, ia menambahkan bahwa situasi tersebut tidak sepenuhnya disukai oleh Israel. Hal ini menunjukkan adanya dinamika baru dalam hubungan Israel dengan Suriah pasca kejatuhan Assad. Pergeseran ini mungkin mencerminkan perubahan strategi geopolitik Israel di kawasan Timur Tengah.
Parsi juga menyoroti posisi kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang saat ini memimpin pemberontakan di Suriah. HTS tidak mendapatkan dukungan dari Palestina, karena dianggap tidak menempatkan isu Palestina sebagai prioritas utama yang menggerakkan Timur Tengah. Hal ini menunjukkan adanya perpecahan dalam dukungan terhadap kelompok pemberontak di Suriah.
Presiden Suriah Bashar Al Assad digulingkan oleh kelompok pemberontak pada Minggu (8/12). Pasukan pemberontak yang dipimpin oleh HTS berhasil merebut Damaskus dalam serangan kilat, memaksa Al Assad melarikan diri ke Rusia. Penggulingan ini mengejutkan banyak pihak karena terjadi dalam waktu kurang dari 10 hari. Kelompok pemberontak berhasil merebut wilayah-wilayah yang dikuasai rezim Al Assad hanya dalam waktu sekitar satu pekan.
Upaya penggulingan ini sebenarnya telah berlangsung lebih dari satu dekade. Suriah telah dilanda perang saudara selama 13 tahun akibat dominasi kekuasaan Assad. Konflik berkepanjangan ini telah menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi rakyat Suriah dan menimbulkan krisis kemanusiaan yang meluas.
Kini, pemerintahan Suriah akan dipegang sementara oleh mantan Perdana Menteri Mohammad Ghazi Al Jalali. Al Jalali telah ditunjuk oleh HTS untuk mengawasi jalannya kementerian dan lembaga negara hingga pemerintahan baru menyelesaikan masa transisi.
