Jakarta – Rano Karno, kandidat Wakil Gubernur Jakarta dengan nomor urut 3, menegaskan bahwa sistem zonasi dalam dunia pendidikan tetap sangat diperlukan. Sistem ini merupakan bagian integral dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diatur melalui peraturan menteri. Menurut Rano, sistem zonasi bertujuan untuk memastikan distribusi pendidikan yang merata dan adil bagi seluruh siswa di Jakarta.
Rano Karno menyoroti bahwa di beberapa daerah, infrastruktur sekolah negeri masih sangat kurang. Sebagai contoh, di Pulau Untung Jawa yang terletak di Kepulauan Seribu, tidak terdapat satu pun Sekolah Menengah Atas (SMA).
Rano memperkirakan bahwa setiap tahun, sekitar 15 ribu siswa lulus dari Sekolah Dasar (SD). Namun, ketika mereka ingin melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri, kapasitas yang tersedia hanya mampu menampung sekitar 7 ribu siswa.
Selama ini, pemerintah daerah telah berupaya memberikan beasiswa kepada para pelajar, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta. Beasiswa ini diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan mereka.
Menurut data dari Dinas Pendidikan Jakarta tahun 2024, dari total 267 kelurahan di Jakarta, masih ada 32 persen yang belum memiliki SMP negeri. Selain itu, 62,9 persen kelurahan belum memiliki SMA atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri.
