HALUAN.CO – Rencana Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk secara resmi mengakui Palestina sebagai negara menuai kritik tajam dari pemerintah Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyebut langkah tersebut sebagai keputusan yang sembrono dan justru memperkuat posisi Hamas di tengah konflik yang masih berlangsung.
Dalam pernyataannya, Rubio berkata, “Keputusan sembrono ini hanya akan menguntungkan propaganda Hamas dan menghambat perdamaian. Ini adalah tamparan di wajah para korban (serangan) 7 Oktober.”
Menurut Rubio, rencana pengakuan dari Prancis hanya akan memperlemah upaya perdamaian dan memberikan keuntungan politis kepada Hamas—kelompok yang mempertahankan Jalur Gaza dan terlibat aktif melawan Israel selama hampir dua tahun terakhir.
Kecaman dari AS ini muncul sehari setelah Macron mengumumkan niatnya lewat media sosial bahwa Prancis akan mengakui Palestina di forum PBB.
“Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” ujar Macron dalam unggahannya di X dan Instagram.
Jika benar dilakukan, maka Prancis akan menjadi negara besar Eropa pertama yang mengambil sikap ini. Pengakuan terhadap Palestina kini telah diberikan oleh 142 negara, meski Israel dan AS tetap menolak.
Macron menekankan bahwa tujuan utama dari langkah ini adalah untuk menghentikan pertumpahan darah di Gaza dan mendorong solusi politik jangka panjang.
“Prioritas mendesak saat ini adalah mengakhiri perang di Gaza dan menyelamatkan penduduk sipil,” katanya.
“Kita akhirnya harus membangun Negara Palestina, memastikan kelangsungan hidupnya, dan memungkinkannya, dengan menerima demiliterisasi dan sepenuhnya mengakui Israel, untuk berkontribusi pada keamanan semua orang di Timur Tengah,” tambahnya.
Reaksi keras juga datang dari Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut keputusan Macron sebagai tindakan yang “memberikan imbalan kepada teror” dan menilai hal itu dapat menimbulkan “landasan peluncuran untuk memusnahkan” Israel.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menyatakan dengan tegas, “Negara Palestina akan menjadi negara Hamas.”