Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), membuka peluang untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet meskipun masa jabatannya akan berakhir pada Oktober mendatang.
Sebelumnya, dua menteri dalam kabinet Jokowi, yaitu Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dan Menteri Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, diketahui akan mengikuti kontestasi Pilkada Serentak 2024. Tri Rismaharini telah mendaftarkan diri sebagai calon gubernur di Jawa Timur, sementara Pramono Anung mencalonkan diri sebagai gubernur di Jakarta. Keduanya merupakan politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Presiden Jokowi menyatakan bahwa pengunduran diri Tri Rismaharini dari posisi Mensos telah disetujui dan dokumennya sudah ditandatangani. Namun, berbeda dengan Risma, Jokowi mengaku belum menandatangani persetujuan pengunduran diri Pramono Anung.
Selain Risma dan Pramono, kader PDIP lainnya, Hasto Wardoyo, juga telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hasto dicalonkan oleh PDIP untuk maju sebagai calon wali kota Yogyakarta pada Pilkada Serentak 2024.
Dengan adanya pengunduran diri beberapa menteri yang akan mengikuti Pilkada, Jokowi membuka opsi untuk melakukan reshuffle kabinet. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran pemerintahan hingga akhir masa jabatannya. Reshuffle kabinet ini diharapkan dapat mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh para menteri yang mengundurkan diri dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
Reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Jokowi ini tentunya akan berdampak pada stabilitas pemerintahan. Penggantian menteri yang mengundurkan diri dengan menteri baru diharapkan dapat membawa angin segar dan inovasi dalam pemerintahan. Selain itu, reshuffle ini juga menjadi langkah strategis Jokowi untuk memastikan program-program pemerintah tetap berjalan sesuai rencana hingga akhir masa jabatannya.
