Jakarta – Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo kini mulai memperlihatkan hasil yang signifikan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa IKN siap digunakan untuk menggelar upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada Sabtu, 17 Agustus mendatang. Kesiapan ini tidak terlepas dari selesainya pembangunan sejumlah infrastruktur dan gedung utama di IKN.
Salah satu infrastruktur yang telah selesai dibangun adalah Istana Garuda IKN yang rampung menjelang akhir Juli lalu. Selain itu, air bersih juga sudah mulai mengalir ke IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa air minum mulai mengalir di Ibu Kota Nusantara sejak Sabtu, 20 Juli lalu, meskipun masih dalam tahap uji coba.
Basuki menjelaskan bahwa uji coba ini merupakan bagian penting dalam pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku yang akan melayani kebutuhan air minum di IKN Nusantara.
Kesiapan IKN ini juga mendapat pujian dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara, Sri Mulyani mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan pembangunan IKN. Ia menyatakan bahwa saat kunjungan sebelumnya, ia belum melihat apa-apa di Sumbu Kebangsaan IKN. Namun, awal pekan ini, atau sepekan menjelang perayaan HUT RI ke-79, IKN sudah mengalami perkembangan yang luar biasa.
Perkembangan besar ini tidak lepas dari besarnya anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan IKN. Ketua Satgas Pelaksanaan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, Danis Hidayat Sumadilaga, melaporkan bahwa sejak proyek IKN dimulai, total dana sebesar Rp135 triliun sudah mengalir ke IKN.
Saat bertemu dengan pimpinan media massa di IKN pekan lalu, Danis menyebutkan bahwa dana Rp135 triliun tersebut berasal dari dua sumber utama. Pertama, dana APBN sebesar Rp84 triliun. Sumber kedua berasal dari investasi sektor swasta yang nilainya mencapai Rp51 triliun, yang kemudian diperbarui oleh Presiden Jokowi menjadi Rp56 triliun pada awal pekan ini.
Investasi sebesar Rp56 triliun tersebut mengalir ke 55 proyek utama di IKN. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa angka tersebut berasal dari enam proyek di bidang pendidikan, dua proyek kesehatan, 10 proyek logistik dan ritel, dua proyek transportasi dan energi, 14 proyek perbankan dan perkantoran, sembilan proyek area hijau dan hunian, serta tiga proyek media dan teknologi.
Konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Aguan menggelontorkan dana sebesar Rp20 triliun untuk membantu mewujudkan mimpi Jokowi membangun IKN. Investasi ini mengalir saat groundbreaking proyek IKN tahap pertama. Jokowi menyadari bahwa kedatangan konsorsium Nusantara ke IKN bukan tanpa alasan, karena mereka juga mengincar keuntungan.
Selain Konsorsium Nusantara, investasi juga datang dari Grup Mayapada, Pakuwon, JIS, Hermina, BI, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, dan PLN. Mereka menanamkan investasi sebesar Rp13,1 triliun untuk membantu pembangunan IKN pada groundbreaking proyek tahap kedua yang dilaksanakan menjelang akhir 2023 lalu.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa selain investor domestik, sejumlah perusahaan asing juga sudah berniat membantu pembangunan IKN. Data yang disampaikan pada awal pekan ini menunjukkan bahwa ada empat perusahaan asing yang siap berinvestasi di Ibu Kota Nusantara.
Bahlil menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari Jepang dan Korea Selatan yang akan masuk ke IKN untuk membangun properti. Saat ditanya mengenai investasi dari Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Bahlil menyatakan bahwa ia harus memeriksa datanya terlebih dahulu untuk memastikan.
Investasi asing tersebut akan mulai masuk ke IKN pada klaster kedua investasi. Pada klaster pertama, investasi yang sudah masuk untuk pembangunan IKN mencapai Rp56,2 triliun, di luar anggaran dari APBN. Pemerintah mengklaim bahwa investasi asing ini baru tahap awal, karena ada sejumlah investor asing yang sudah menyerahkan 423 surat keinginan atau letter of intent (LOI) untuk berinvestasi di IKN.
Investor asing tersebut berasal dari berbagai negara, termasuk 10 dari Amerika Serikat, tiga dari Jerman, empat dari Finlandia, empat dari Spanyol, 26 dari China, 12 dari Korea Selatan, 25 dari Jepang, 29 dari Singapura, dan 22 dari Malaysia. Selain itu, 288 LOI tersebar dari negara-negara lain di luar daftar tersebut. Meski demikian, Bahlil mengakui bahwa tidak semua LOI tersebut berisi minat investasi.
