Jakarta – Badan Gizi Nasional telah diberikan mandat untuk mengelola anggaran besar sebesar Rp71 triliun guna mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Program ini merupakan salah satu program unggulan dari presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Namun, untuk menjalankan program ini secara penuh, dibutuhkan biaya yang jauh lebih besar, yaitu sekitar Rp450 triliun per tahun. Program ini ditargetkan untuk 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia, sebuah angka yang sangat fantastis.
Kesepakatan untuk memulai program ini dengan anggaran Rp71 triliun pada tahun 2025 telah dicapai antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Keputusan ini diambil di tengah kondisi fiskal yang sempit, di mana tumpukan utang negara dan kebutuhan dana untuk megaproyek IKN Nusantara menjadi tantangan besar.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional telah diterbitkan, dan tak lama setelah itu, Presiden Joko Widodo melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara. Namun, masalah muncul karena Badan Gizi belum memiliki kantor dan pegawai. Dadan Hindayana menegaskan bahwa anggaran Rp71 triliun tersebut tidak hanya untuk makan gratis, tetapi juga mencakup operasional kantor.
Dadan Hindayana masih menunggu arahan mengenai lokasi kantor Badan Gizi. Meskipun demikian, ia optimis bahwa program makan bergizi gratis dapat dimulai pada 2 Januari 2025. Anggaran Rp71 triliun ini memang terbilang besar jika dibandingkan dengan kementerian/lembaga (K/L) lainnya, menjadikan Badan Gizi sebagai K/L ke-8 dengan belanja terbesar di RAPBN 2025, mengalahkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan.
Namun, ada kekhawatiran bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk program makan gratis malah akan terkuras untuk biaya operasional kantor dan gaji pegawai Badan Gizi. Nailul Huda, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), menilai bahwa waktu empat bulan hingga akhir 2024 sangat pendek untuk mempersiapkan organisasi Badan Gizi dan teknis program yang akan dimulai pada awal 2025.
Huda menduga bahwa pembentukan Badan Gizi hanya untuk bagi-bagi jabatan dan menegaskan bahwa adaptasi badan tersebut akan memakan waktu lama sebelum bisa benar-benar menjalankan program makan gratis. Ia menawarkan dua solusi: pertama, mencabut Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan untuk langsung menjalankan program tersebut.
Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), juga memiliki pandangan serupa. Ia menyebut bahwa sudah terlalu banyak badan atau instansi pemerintah dan menilai lebih baik program makan gratis yang ingin dijalankan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dicantolkan ke instansi eksisting seperti Kementerian Kesehatan.
Esther menekankan bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Gizi harus benar-benar jelas. Yusuf Wibisono, Direktur Next Policy, melihat pembentukan Badan Gizi Nasional sebagai langkah yang tergesa-gesa dan sangat berlawanan dengan semangat reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah.
