Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty bukanlah hasil pesanan dari para pengusaha besar atau taipan. Pernyataan ini disampaikan untuk meredam berbagai spekulasi yang beredar di masyarakat.
Bob Hasan menjelaskan bahwa awalnya Baleg DPR RI mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Namun, usulan tersebut kemudian diambil alih oleh Komisi XI DPR RI. Politikus dari Partai Gerindra ini menekankan bahwa Komisi XI akan menghasilkan undang-undang baru terkait amnesti pajak, bukan sekadar revisi dari aturan yang sudah ada.
Meskipun demikian, Bob Hasan mengaku tidak mengetahui alasan mengapa isu ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2025. Ia juga membantah kabar bahwa aturan ini dikebut menyusul kasus pengemplang pajak dari kalangan pengusaha sawit. Menurutnya, tidak ada kaitan antara pembahasan RUU ini dengan kepentingan pengusaha tertentu.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, juga membantah bahwa percepatan pembahasan tax amnesty dilakukan demi kepentingan taipan. Ia menegaskan bahwa justru Komisi XI yang berinisiatif mengambil alih pembahasan aturan tersebut dari Baleg. Hekal menjelaskan bahwa Komisi XI telah mengawal pelaksanaan tax amnesty jilid I dan II, sehingga masukan dan evaluasi dari pelaksanaan sebelumnya akan menjadi pertimbangan dalam pembahasan kali ini.
Hekal menyadari bahwa isu pengampunan pajak ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. Namun, ia memastikan bahwa pembahasan RUU ini akan dilakukan oleh Komisi XI DPR RI dengan cermat dan transparan. Meskipun demikian, Hekal tidak mengungkapkan siapa sebenarnya sosok wakil rakyat yang mengusulkan tax amnesty ini di Baleg DPR RI.
