Haluan.co – Dalam upaya mewujudkan aksesibiltas informasi yang optimal bagi masyarakat, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali menyelenggarakan Diseminasi Informasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui rangkaian sosialisasi di beberapa titik di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada 16-18 Maret 2023.
Rangkaian sosialisasi dimulai melalui pagelaran yang dihelat di Gedung Islamic Center kabupaten Garut, pada Kamis (16/3/2023). Kegiatan ini dihadiri 200 orang warga masyarakat yang terdiri dari mahasiswa, santri, serta kader penggerak desa se-Kabupaten Garut.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Garut, Erna Sugiarti, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sosialisasi Penempatan dan Pelindungan PMI di Kabupaten Garut. Menurutnya, sosialisasi ini dapat menjadi gerbang informasi peluang kerja bagi masyarakat Garut.
“Pencari Kerja (Pencaker) di Kabupaten Garut berjumlah lebih dari 22 ribu orang, sedangkan jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak dapat menampung angka tersebut, sehingga salah satu alternatif peluang kerja adalah berangkat keluar negeri, tentu sesuai dengan aturan yang berlaku”, ungkap Erna.
Erna menambahkan, Pemerintah Daerah Garut telah merancang suatu program strategis untuk menekan angka pengangguran dengan model sistem yang mempertemukan pencaker dengan pemberi kerja.
“Kami di Pemda garut, membuat suatu terobosan bertajuk Gerakan tenaga kerja berkarya (Gentra karya). Program ini dilakukan melalui mekanisme kartu identitas tenaga kerja dengan cara wajib lapor melalui aplikasi. Kami berusaha mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja”, terang Erna.
Sementara itu, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Lasro Simbolon, yang didaulat sebagai Keynote speaker menyampaikan, saat ini BP2MI tengah melakukan transformasi melalui perbaikan tata kelola penempatan melalui penguatan pelindungan multidimensional bagi para PMI.
“Potret muram PMI di masa lalu yang banyak mengalami penyiksaaan, baik secara fisik maupun psikis disebabkan oleh praktik penempatan ilegal yang didalangi oleh sindikat penempatan ilegal.
Dalam upaya peningkatan pelindungan bagi PMI maka tata kelola penempatan perlu diperbaiki, artinya perbaikan sistem perekrutan berbasis kompetensi dan kita mengupayakan untuk menempatkan pekerja yg formal profesional. Potret saat ini, adalah potret yang membuat kita tersenyum, pelepasan-pelepasan PMI secara prosedural yang sebelumnya didahului pelatihan kompetensi, dilatih kapasitasnya termasuk bahasa. Mereka dilepas dan diberangkatkan oleh para pejabat tinggi negara, bagai atlet Olimpiade yang akan dilepas ke kompetisi olahraga di luar negeri. Bahkan dilepas oleh Presiden RI, Joko Widodo”, ungkap Lasro yang diikuti tepuk tangan para peserta sosialisasi.
Lasro melanjutkan, berdasarkan data Bank Dunia, terdapat 9 juta PMI di seluruh dunia, namun hanya 4,6 juta PMI yg tercatat di bawah radar lindungan negara dalam pendataan Command Center BP2MI. Artinya terdapat 4,5 juta PMI yang saat ini tidak tercatat dan merupakan hasil dari praktik Penempatan Ilegal.
“Negara saat ini hadir untuk melayani PMI tanpa membedakan apakah statusnya legal atau ilegal. Bahkan dalam banyak kasus, para PMI yang pulang dengan keadaan sakit, tetap dalam pembiayaan negara melalui kerjasama dengan RS Polri. Namun, para pelaku sindikasi penempatan ilegal PMI tentu tidak bisa dibiarkan. Mereka berpesta pora mengeruk keuntungan dari anak bangsa melalui penempatan ilegal. Inilah yang sedang dan akan terus kami perangi”, tegas Lasro.
Turut hadir dalam agenda Sosialisasi, yakni Direktur Penempatan Amerika dan Pasifik, Mocharom Ashadi; Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat, Kombes Pol. Mulia Nugraha; perwakilan Kodim 0611 Garut, Kapten CZI Wardiman; Perwakilan Polres Garut, Kompol Budi Santoso dan; Perwakilan Kejaksanaan Negeri Garut, Fiki Mardani.**
