Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani secara resmi menambah anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) dari sebelumnya Rp976,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) menjadi Rp1.160,09 triliun. Keputusan ini diambil sesuai dengan arahan dari Panitia Kerja (Panja) Belanja Pemerintah Pusat (BPP).
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata, menyatakan bahwa perubahan anggaran ini dilakukan berdasarkan arahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pertemuan antara Prabowo dan Sri Mulyani berlangsung pada Senin (9/9), di mana mereka membahas berbagai aspek terkait anggaran.
Meskipun ada peningkatan anggaran untuk K/L, porsi anggaran belanja pemerintah pusat secara keseluruhan tetap berada di angka Rp2.701,44 triliun. Kenaikan anggaran K/L ini diambil dari porsi anggaran non K/L, yang mengalami penurunan dari Rp1.716,3 triliun dalam RAPBN 2025 menjadi Rp1.541,35 triliun.
Dengan perubahan ini, defisit anggaran tetap berada di angka Rp616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penyesuaian dalam alokasi anggaran, stabilitas fiskal tetap dijaga.
Sebelumnya, Sri Mulyani bersama Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, telah menemui Prabowo untuk melaporkan perkembangan APBN. Salah satu poin penting yang dilaporkan adalah pelaksanaan serta proyeksi APBN 2024 yang akan ditutup pada Desember 2024 di bawah kepemimpinan presiden terpilih.
Setelah pertemuan tersebut, pada Selasa (10/9), rapat Badan Anggaran (Banggar) dilaksanakan. Dalam rapat ini, dibahas berbagai aspek terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) RAPBN 2025. Arahan-arahan dari presiden terpilih mengenai berbagai usulan program dan anggaran juga menjadi fokus utama dalam pembahasan ini.
