Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah berhasil menjaga rasio utang tetap terkendali sepanjang tahun anggaran 2023. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan pembiayaan non-utang melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah telah memaksimalkan potensi pembiayaan non-utang untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan utang. “Risiko utang pemerintah pada 2023 masih dalam batas yang aman dan terkendali,” ujarnya di Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.
Bendahara Negara tersebut menjelaskan bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun dari 39,7 persen pada 2022 menjadi 39,2 persen pada 2023. Penurunan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN dan G20 dengan rasio utang terendah.
Sri Mulyani juga memaparkan bahwa pemerintah menggunakan SILPA untuk memenuhi kebutuhan prioritas nasional dan kewajiban pemerintah. Sementara itu, SAL dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan APBN untuk memenuhi kebutuhan prioritas nasional dan kewajiban yang tertunda.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebutkan bahwa penggunaan SAL Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp 35 triliun. Dengan demikian, tersisa SILPA senilai Rp 19,38 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan penggunaan SAL tahun sebelumnya yang mencapai Rp 130,6 triliun.
Sri Mulyani menilai bahwa penurunan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR agar APBN menjadi lebih efektif dan efisien. “Serta menghasilkan besaran SILPA yang optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa sisa anggaran yang belum digunakan akan menjadi sumber pembiayaan serta cadangan likuiditas (liquidity buffer) untuk APBN pada tahun berikutnya.
