Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, memberikan pandangan mengenai posisi elektabilitas calon Gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini, yang saat ini masih berada di bawah pesaingnya, Khofifah Indar Parawansa, yang merupakan petahana. Menurut Said, situasi ini dianggap lumrah dan pihaknya berencana memperkuat dukungan melalui basis-basis yang ada di daerah.
Said Abdullah menilai bahwa perolehan elektabilitas sebesar 26 persen untuk pasangan calon gubernur nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), merupakan pencapaian yang signifikan. Dalam survei yang dilakukan oleh lembaga Indikator Politik Indonesia untuk Pilkada Jawa Timur, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak menempati posisi teratas dengan 61,2 persen suara. Sementara itu, pasangan Risma-Gus Hans berada di posisi kedua dengan 26 persen, dan pasangan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim di posisi ketiga dengan 2,2 persen.
Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyatakan bahwa meskipun berada di peringkat kedua, Tri Rismaharini masih memiliki peluang untuk menyalip Khofifah. Untuk mengejar ketertinggalan ini, Said Abdullah menegaskan bahwa PDIP akan membangun soliditas partai sebagai upaya menggerakkan mesin politik. Dukungan dari basis-basis PDIP di daerah, termasuk daerah yang dipimpin oleh walikota atau bupati yang merupakan kader PDIP, akan diperkuat.
Said Abdullah menjelaskan bahwa terdapat tiga pilar partai yang digunakan dalam menjalankan strategi kemenangan. Pilar pertama adalah jajaran struktural partai seperti DPD. Pilar kedua adalah jajaran eksekutif yang merupakan hasil kolaborasi pemenangan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, dan jajaran legislatif DPRD dan DPR. Pilar ketiga adalah memperkuat branding Tri Rismaharini sebagai sosok alternatif yang siap memimpin Jawa Timur.
Tri Rismaharini, yang juga mantan Menteri Sosial, berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membuka lapangan kerja dan mengoptimalkan program-program kesejahteraan melalui APBD. Said Abdullah juga menyampaikan harapannya agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah dapat menjalankan proses pilkada dengan lebih baik.
