Jakarta – Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengimbau pemerintah untuk meninjau kembali rencana perubahan skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang direncanakan akan diterapkan tahun depan. Menurut Achmad, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena akan berujung pada kenaikan tarif KRL.
Achmad menjelaskan bahwa permasalahan bisa timbul dari sulitnya proses registrasi dan verifikasi masyarakat, terutama bagi pengguna KRL yang tidak memiliki kemudahan akses ke teknologi digital. Selain itu, tidak semua masyarakat yang membutuhkan subsidi ini bisa terjangkau oleh kebijakan berbasis NIK. Alih-alih menaikkan tarif dan menerapkan subsidi berbasis NIK, Achmad menyarankan pemerintah untuk menggunakan pendekatan yang lebih inklusif dan tidak memberatkan. Misalnya, dengan mempertahankan tarif KRL yang terjangkau untuk semua pengguna.
Wacana kenaikan tarif KRL menjadi perbincangan publik belakangan ini. Namun, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, mengklaim bahwa belum ada perencanaan untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek dalam waktu dekat. Menurut Risal, rencana ini merupakan bagian dari upaya Kemenhub untuk menyesuaikan tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran.
Risal menjelaskan bahwa skema kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan diberlakukan secara bertahap. Rencana ini akan diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan. Dalam pembahasan tarif kereta rel listrik, Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan mengadakan diskusi publik dengan akademisi maupun perwakilan masyarakat. Diskusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek.
