Seoul – Lebih dari seratus aparat kepolisian Korea Selatan, bersenjata dengan surat perintah penangkapan, menghadapi kebuntuan selama enam jam di luar kediaman Presiden Yoon Suk Yeol yang telah dimakzulkan. Meskipun upaya penangkapan telah dilakukan, pihak berwenang gagal membawa Yoon ke pengadilan, sebuah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah politik Korea Selatan.
Perlawanan terjadi ketika tim keamanan Yoon membentuk barikade manusia dan menggunakan kendaraan untuk menutupi dan menghalangi upaya penangkapan Yoon. Menurut laporan media lokal, situasi ini mencerminkan ketegangan politik yang mendalam di negara tersebut. Perintah darurat militer yang dikeluarkan Yoon, meskipun berumur pendek, memicu pemungutan suara pemakzulan terhadapnya.
Meskipun telah dimakzulkan, Yoon masih memiliki basis dukungan yang kuat. Ribuan pendukungnya berkumpul di luar rumahnya pada Jumat (03/01) pagi, menentang upaya penangkapannya. Yoon kini menunggu putusan Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan nasibnya sebagai presiden secara resmi.
Meskipun wewenang Yoon sebagai presiden telah dicabut, ia masih berhak mendapatkan pengamanan. Badan Keamanan Kepresidenan (PSS) memainkan peran kunci dalam menghalangi penangkapan tersebut. Menurut Mason Richey, profesor di Hankuk University of Foreign Studies, PSS mungkin bertindak karena kesetiaan kepada Yoon atau karena kesalahpahaman mengenai peran hukum mereka.
Beberapa pakar mengungkapkan bahwa petugas keamanan menunjukkan “kesetiaan tanpa syarat” kepada Presiden Yoon. Ketua PSS, Park Jong-joon, yang ditunjuk oleh Yoon, dan pendahulunya, Kim Yong-hyun, yang saat ini ditahan, menjadi bagian dari penyelidikan kriminal terhadap Yoon. Risiko eskalasi kekerasan menjadi perhatian utama, mengingat PSS memiliki persenjataan lengkap.
Solusi yang diusulkan oleh beberapa pihak adalah agar penjabat presiden Choi Sang-mok memerintahkan PSS untuk mundur sementara. Choi, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan, mengambil alih kepemimpinan setelah pemakzulan Yoon. Kebuntuan ini mencerminkan polarisasi politik di Korea Selatan, antara pendukung Yoon dan mereka yang menentang keputusan darurat militernya.
Dampak dari perintah darurat militer yang diberlakukan oleh Yoon juga menjadi tantangan bagi badan antikorupsi Korea Selatan (CIO) yang menyelidikinya. Badan yang baru beroperasi selama empat tahun ini, dibentuk sebagai respons kemarahan dari publik terhadap mantan presiden Park Geun-hye. Meskipun presiden Korea Selatan pernah dipenjara sebelumnya, Yoon adalah yang pertama ditahan sebelum mengundurkan diri.
Waktu yang dimuliki tim penyelidik untuk menangkap Yoon adalah hingga tanggal 6 Januari 2025 sebelum surat perintah penangkapannya berakhir. Mereka mungkin akan mencoba lagi pada akhir pekan, meskipun tantangan bisa meningkat jika jumlah pendukung Yoon bertambah. CIO juga dapat mengajukan surat perintah baru untuk memperpanjang Waktu dalam upaya menangkap Yoon.
