Hari Ini: 2 April 2025
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Prolegnas Prioritas 2025, yang mencakup RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan serta RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim.…
Jakarta – Dalam pusaran isu politik yang menggelitik, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan klarifikasi tegas mengenai rumor ‘tukar guling’ yang melibatkan delapan kursi menteri yang didapatkan Partai Golkar dalam…
Jakarta – Dalam momen bersejarah pelantikannya sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk periode 2024-2029, Ahmad Muzani mengajak seluruh anggota MPR untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih bersahaja. Seruan ini disampaikan pada…
Jakarta – Dalam dinamika politik terbaru, Partai Demokrat secara resmi mengangkat Edhie Baskoro Yudhoyono, yang akrab disapa Ibas, sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk periode 2024-2029. Langkah ini merupakan strategi…
Jakarta – Dalam sebuah peristiwa yang mencatatkan sejarah, Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, resmi diangkat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk periode 2024-2029. Pelantikan ini berlangsung dalam…
Jakarta – Ahmad Muzani, politisi ulung dari Partai Gerindra, kini menjadi pusat perhatian sebagai kandidat kuat untuk menduduki kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2024-2029. Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan,…
Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah secara resmi mencabut nama Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, dari Ketetapan (TAP) MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,…
Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara resmi mencabut Ketetapan (TAP) MPR Nomor II/MPR/2001 yang terkait dengan pemberhentian Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal sebagai Gus Dur, dari jabatannya sebagai Presiden RI Keempat.…
Jakarta – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendesak pimpinan MPR untuk segera menerbitkan surat penegasan administratif bahwa Ketetapan (TAP) MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia…